BPI KPNPA RI Gelar Aksi Damai terkait Dugaa Indikasi KKN di Diknas Sumsel
PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan dari Badan Penelitian Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran (BPI KPNPA) RI menggelar aksi unjuk rasa damai terkait indikasi KKN pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, bertempat di depan pintu masuk gedung utama Polda Sumsel, Senin (1/4).
Massa aksi dipimpin langsung oleh Ketua Tim Investigasi RI, Feriyandi sekaligus koordinator aksi, sambil membentangkan spanduk “Polda Sumsel untuk mengusut indikasi KKN pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumse”.
Dalam orasinya, BPI KPNPA RI menyampaikan adanya temuan indikasi KKN pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, dimana koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD sebesar Rp 289.591.594.000. penyediaan personil peserta Didik SMA Rp 150.603.275.000. Penyediaan biaya personil SMK Rp 137.896.773.500. Pengelolah Dana BOS SMA Rp 322.861.375.000 dan Pengelolaan Dana BOS SMK Rp 201.108.280.000.
Lanjut, dikatakan BPI KPNPA RI, selain itu pengadaan barang dan jasa Dinas Pendidikan sebesar Rp 240 miliar yang diduga adanya penunjukan langsung oleh pihak ketiga dan adanya permintaan pengkondisian yang dilakukan seorang oknum dengan jabatan Kabid SMA. “Kami minta bapak Kasubdit Tipikor untuk memeriksa seluruh pembangunan sekolah atau rehab yang ada di Sumatera Selatan, karena hasil investigasi di lapangan banyak pembangunan sekolah dan rehab tidak sesuai dan tidak ditemukan Audit BPK,” ungkap Feriyandi.
Mengingat dari kegiatan tersebut, dijelaskan Feriyandi terdapat celah korupsi pada dana BOS, pada proses pencairan, proses pengelolaan data, proses pelaporan / pelaporan fiktif, dan sekolah menyetor uang kepada pengelola Dana BOS yang tidak sesuai petunjuk teknis sehingga kontek Sekolah Dewan Pendidikan. “Kami meminta Kasubdit Tipikor untuk melakukan cek lokasi dan pembangunan rehab sekolah dan pembangunan ruang sekolah,” tegasnya.
Bukan hanya itu, massa mendesak agar pihak Polda Sumsel untuk segera memeriksa dan memangil pihak pihak yang terlibat di dalamnya. “Kami meminta Tipikor Polda Sumsel untuk melakukan pemanggilan terhadap PLT Kasubdik Provinsi Sumsel dan Kabid SMA, Bendahara Dana BOS untuk dilakukan pemeriksaan,” terang Feriyandi.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto, saat dikonfirmasi terkait dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh BPI KPNPA RI terkait indikasi korupsi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, beliau menjelaskan setiap laporan yang masuk kepolisian akan ditindaklanjuti kebenaran dari laporan tersebut. “Setiap laporan yang masuk di kepolisian akan kita tindak lanjuti, kita cek, kita dalami, ada tidak indikasinya. Jika ada indikasi dan buktinya akan kita tindak lanjuti,” jelas singkat Kombes Pol Sunarto. (Ly)
