Beredar Isu Mutasi Pejabat Pemkab Ogan Ilir

Beredar Isu Mutasi Pejabat Pemkab Ogan Ilir
Foto: Gedung Pemkab Ogan Ilir

INDRALAYA, MEDIASRIWIJAYA --Usai pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak, di Kabupaten Ogan Ilir (OI) beredar isu bakal ada mutasi besar-besaran di kalangan para pejabat yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten OI. Isu perombakkan para pejabat diduga bakal dilakukan HM Ilyas Panji Alam yang kalah bertarung pada pesta demokrasi lima tahunan ini. Tentu saja, kabar tersebut membuat para Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya para pejabat eselon 2 dan 3 ketar-ketir. Pasalnya banyak yang berpendapat jika memang mutasi dilakukan hal tersebut tentu akan sia-sia saja, mengingat HM Ilyas Panji Alam akan selesai jabatannya pada Februari 2021 mendatang. “Kalau memang benar bakal mutasi, ya untuk apalah menyusahkan orang, melantik pejabat atau mutasi besar-besaran itu. Buat apa, masa jabatan Bupati juga paling tersisa 2 bulan. Kok senang sekali menyusahkan orang,” kata salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya. Lain halnya yang dilontarkan oleh ASN lainnya yang mengatakan sangat setuju dengan adanya mutasi jika benar bakal dilaksanakan. “Sangat setujulah kalau memang benar mutasi akan dilaksanakan. Saya akan ikut dalam mutasi tersebut, hanya tidak tahu masuk dinas mana. Mutasi itu kan penyegaran, bisa menambah ilmu, langkah ini saya nilai sangat bijaksana,” tegasnya.

Disinggung apakah langkah mutasi tersebut bisa meningkatkan kinerja ASN padahal jabatan Bupati hanya tersisa 2 bulan mendatang, ia mengatakan hal tersebut bisa terjadi. “Jangan pandang waktu singkat, bisa jadi kinerja ASN makin meningkat,” jelasnya. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hingga saat ini tidak ada rotasi jabatan di lingkungan Pemkab OI, “Saya tidak tahu perihal tersebut. Yang jelas sampai saat ini tidak ada pengetikan undangan kepada ASN yang akan dilantik atau bagaimana? Jadi saya tidak tahu soal pelantikan,” katanya.

Terlepas dari itu ada surat edaran Mendagri menyatakan bahwa kepala daerah yang melaksanakan pilkada dilarang melakukan mutasi di lingkungan pemerintahannya, termasuk mengajukan surat usulan pergantian pejabat ke Mendagri. Jelasnya surat edaran Mendagri No 820/6923/SJ tentang larangan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi kabupaten, kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.(Ber)