Alamsyah Hanafiah: UU Omnibus Law Cacat Hukum

Alamsyah Hanafiah: UU Omnibus Law Cacat Hukum
Foto: Lily - Alamsyah Hanafiah ketika berada di Palembang

PALEMBANG, MEDIA SRIWIJAYA- Pengacara kondang Palembang, Alamsyah Hanfiah menilai disahkannya Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI cacat hukum sekaligus UU Sapu Jagat alias gado- gado. "Omnibus Law ini UU Cipta Kerja, memang secara prosedural cacat hukum karena UU itu dibuat digabungkan dari 78 UU. Di situ diambil dua pasal ada tiga pasal, dikutip mengenai perizinan, itu diakomodasi menjadi satu UU Cipta kerja," ungkap Alamsyah, Senin (12/10).

Menurutnya, bukan tanpa alasan, gelar UU Sapu Jagat ini hanya untuk kepentingan investor, bahkan dengan UU Cipta Kerja ini mampu melemahkan dan membiarkan korupsi merajalela. "Dari judulnya hanya Cipta kerja padahal itu menyangkut lingkungan hidup, masalah gratifikasi UU Tipikor, masalah perizinan, masalah undang-undang BPK mengaudit, itu macam-macam seabrak. Digabung menjadi satu," ujarnya.

Dicontohkannya, di situ menghapuskan hak BPK untuk mengaudit, jadi jika ada kerugian negara maka tidak bisa. Selain itu, bekerja dengan BUMN apabila ia bekerja sama dengan BUMN maka dibuatlah lembaga mengantar sendiri sehingga di situ melepaskan kewenangan BPK untuk mengedit. Jadi undang-undang Tipikor disebut juga jika ada gratifikasi itu gratifikasi hanya dikenakan pajak saja tapi tidak diusut untuk kasus korupsinya.
Di undang-undang korupsi gratifikasi kena pasal, soal suap menyuap, pencucian uang di situ kena semua. Jadi ada kekebalan untuk investor asing itu jika dia menanam saham. Undang-undang itu kepentingan investor tapi kepentingan investor ini apa? Apakah benar menciptakan tenaga kerja untuk anak bangsa," ujar Alamsyah.

UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disetujui 7 Fraksi yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN hanya ada dua Partai yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.  Yang berujung penolakan dari kalangan buruh dan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia terkhusus di Kota Palembang Sumatera Selatan, gelombang aksi unjuk rasa terus berlanjut.

Alamsyah Hanafiah, menilai aksi mahasiswa yang kembali turun mengelar aksi unjuk rasa membuktikan ada yang salah atau keliru dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah, dan diharapkan pemerintah dapat berkaca dari sejarah. "Mahasiswa turun memang mahasiswa adalah tongga Republik, kita ingat sejarah negara kita lengsernya Bung Karno, mahasiswa, lengsernya Soeharto, mahasiswa bergabung dengan rakyat. Jadi sebenarnya ini tindakan mahasiswa sudah di tempat yang benar, masalahnya apa? Jangan kamu lihat mahasiswa itu dari umurnya dari semester berapa? ingat bapak-bapak yang membimbing dia di kampus itu adalah para pakar semua, seluruh universitas di Republik ini," ujarnya.(Ly).