Erick Thohir dan Nasaruddin Umar Beri Selamat atas Suksesnya Munas XVII ISKA, Luky A. Yusgiantoro Kembali Nahkodai PP ISKA Periode 2026–2030
PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA — Musyawarah Nasional (Munas) XVII Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) yang berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 11–13 September 2026 resmi berakhir dengan sukses. Forum tertinggi organisasi cendekiawan Katolik tersebut secara aklamasi kembali mengamanahkan posisi Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) ISKA periode 2026–2030 kepada Luky A. Yusgiantoro, B.Sc., M.Sc., Ph.D.
Rangkaian Munas XVII yang mengusung tema penguatan persaudaraan kebangsaan, keadilan sosial, dan kedaulatan demokrasi menuju Indonesia Emas 2045 ini dibuka melalui Perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Uskup Agung Samarinda, Mgr. Yustinus Hardjosusanto, MSF.
Gelaran empat tahunan ini turut mendapat perhatian nasional dengan hadirnya ucapan selamat serta apresiasi secara virtual dari Menteri Agama RI Nasaruddin Uma r dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir.
Menpora Erick Thohir menegaskan pentingnya peran strategis sarjana Katolik dalam membina karakter generasi muda bangsa. “Munas ini menjadi ruang penting bagi para cendekiawan untuk bertemu, bertukar gagasan, dan memperluas peran dalam menjawab tantangan bangsa. Pembinaan generasi muda adalah investasi jangka panjang agar Indonesia memiliki SDM yang berkarakter, patriotik, gigih, dan berempati,” tegas Erick.
Rumuskan 10 Deklarasi Strategis Kebangsaan
Dalam sidang pleno kepengurusan yang dipimpin Luky A. Yusgiantoro bersama Arie Sulistiono dan J oni Sinatra Ginting, ISKA menerbitkan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Kemasyarakatan. Dokumen tersebut menyoroti kesiapan Indonesia menghadapi pergeseran geopolitik global, dampak krisis iklim, hingga pesatnya perkembangan Artificial Intelligence (AI).
Luky A. Yusgiantoro yang dikenal sebagai pakar di bidang energi serta minyak dan gas menekankan bahwa potensi bonus demografi harus diimbangi dengan kepastian hukum serta keberanian moral.
“Pertumbuhan ekonomi wajib berjalan seiring dengan pemerataan. Kehadiran sarjana Katolik di ruang publik bukan untuk eksklusivisme identitas, melainkan membawa integritas, kompetensi, dan keberpihakan pada kebaikan bersama (bonum commune),” ujar Luky.
Guna mengawal arah pembangunan nasional, ISKA merumuskan 10 Agenda Strategis:
1. Pancasila sebagai Kompas Etika Publik
2. Penegakan Demokrasi Substantif & Supremasi Hukum
3. Pemerataan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
4. Penguatan SDM, Riset, dan Kesetaraan Peran Perempuan
5. Peningkatan Kohesi Sosial dan Literasi Digital
6. Kedaulatan serta Ketahanan Nasional Multidimensi
7. Perlindungan HAM dan Penghormatan Ruang Sipil
8. Pengembangan Teknologi dan AI yang Beretika Humanis
9. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan
10. Penegasan Peran ISKA sebagai Think Tank Kebangsaan
Sorotan Utusan Palembang: IKN dan Pesan Kebinekaan
Rangkaian Munas XVII ISKA juga diwarnai dengan kunjungan lapangan para utusan daerah ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu peserta perwakilan dari Palembang, Sumatra Selatan, Daris, membagikan pengalamannya saat meninjau langsung pusat pembangunan nasional tersebut.
Rombongan meninjau berbagai infrastruktur utama, mulai dari Istana Negara, kompleks kementerian, fasilitas kesehatan, hingga hunian ASN berkonsep apartemen modern yang telah siap pakai. Deputi Pembangunan IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, yang mendampingi peserta menjelaskan bahwa fasilitas hunian ASN dirancang siap huni untuk mempermudah pemindahan pegawai.
Namun, hal yang paling berkesan bagi delegasi Sumsel tersebut adalah keberadaan komplek rumah ibadah antar-umat beragama yang dibangun berdampingan dan terhubung langsung dengan Plaza Kerukunan. “Kawasan rumah ibadah berdampingan di IKN ini menyampaikan pesan kuat bahwa perbedaan bukanlah sekat. Indonesia dibangun tidak hanya dengan beton dan gedung tinggi, tetapi diikat oleh rasa saling percaya, toleransi, dan persaudaraan,” ungkap Daris.
Ia menilai, pembangunan IKN memberi optimisme nyata bahwa Indonesia sedang melangkah maju, sekaligus menjadi pengingat agar proses pembangunan tersebut terus dikawal secara kritis dan objektif demi kesejahteraan masyarakat luas.
Melalui kepengurusan baru periode 2026–2030, PP ISKA berkomitmen memperkuat posisinya sebagai mitra kritis pemerintah (intellectual watchdog), jembatan kebangsaan (bridge builder), serta wadah pengkaderan kepemimpinan yang berintegritas untuk Indonesia.(*)
