DTSEN Jadi Fondasi Pembangunan Sumsel yang Tepat Sasaran
PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H. membuka Forum Seputar DTSEN 2026 bertajuk “Memahami Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk Pembangunan Sumsel Tepat Sasaran” yang digelar di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, Senin (7/9/2026).
Dalam sambutannya, Sekda Edward Candra menyampaikan apresiasi kepada BPS Provinsi Sumatera Selatan yang telah menyelenggarakan forum tersebut sebagai wadah diseminasi informasi, penguatan pemahaman, sekaligus penyamaan persepsi bagi seluruh pemangku kepentingan mengenai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Atas nama Pemerintah Provinsi Sumsel, saya menyampaikan terima kasih kepada BPS Provinsi Sumsel yang telah menyelenggarakan forum ini,” ujar Sekda Edward Candra.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, ketepatan kebijakan, serta kemampuan pemerintah dalam menentukan prioritas intervensi secara tepat. Untuk itu, pemerintah membutuhkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara menyeluruh.“Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik. Sebaliknya, keterbatasan kualitas data dapat menyebabkan program pembangunan tidak mencapai sasaran secara optimal,” tegasnya.
Edward Candra menjelaskan, salah satu tantangan yang selama ini dihadapi pemerintah adalah masih adanya perbedaan sumber data, cakupan, tujuan, maupun variabel yang digunakan dalam berbagai program pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran, baik masyarakat yang seharusnya menerima program tetapi belum terjangkau maupun sebaliknya.
Karena itu, menurutnya, kehadiran DTSEN menjadi langkah strategis untuk menghadirkan satu basis data sosial ekonomi yang terintegrasi dan menjadi referensi bersama dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
DTSEN, lanjut Edward Candra, memiliki peran penting dalam membantu pemerintah melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif. Penilaian tidak hanya didasarkan pada satu indikator, tetapi dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi masyarakat secara bersama-sama sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat.“Pendekatan ini menjadi sangat penting karena kondisi masyarakat bersifat dinamis. Tingkat kesejahteraan seseorang atau keluarga dapat berubah seiring perubahan kondisi pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kepemilikan aset, kondisi tempat tinggal, maupun faktor sosial ekonomi lainnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, DTSEN bukan merupakan data yang bersifat statis, melainkan harus terus diperbarui dan disempurnakan mengikuti perkembangan kondisi masyarakat. Pembaruan tersebut diperlukan seiring adanya kelahiran, perpindahan penduduk, perubahan pekerjaan, maupun perubahan kondisi ekonomi keluarga.
Dalam implementasinya, keberhasilan DTSEN tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat dan BPS sebagai pengelola data, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah.“Perangkat daerah memiliki peran penting dalam memastikan pemanfaatan data dilakukan secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kita perlu membangun budaya kerja yang menjadikan data sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, menetapkan sasaran program, mengalokasikan anggaran, serta melakukan evaluasi pembangunan,” katanya.
Dengan pemanfaatan data yang tepat, Edward Candra berharap setiap kebijakan dan anggaran pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Sumatera Selatan.
Sekda juga mengajak seluruh perangkat daerah dan instansi terkait untuk terus memperkuat koordinasi dengan BPS Sumsel dalam pemanfaatan DTSEN, termasuk memberikan masukan dan informasi yang diperlukan guna menjaga kualitas serta keberlanjutan pembaruan data.
Melalui forum tersebut, Edward Candra berharap seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep, mekanisme, serta pemanfaatan DTSEN sehingga dapat diterapkan dalam mendukung program pembangunan di masing-masing sektor.“Semoga melalui kegiatan ini, kita semakin memiliki pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat untuk menjadikan data sebagai kekuatan utama dalam mewujudkan pembangunan Sumatera Selatan yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Sumsel, Mohammad Wahyu Yulianto, dalam paparannya yang mengangkat tema “Memahami Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk Pembangunan Tepat Sasaran”, menjelaskan latar belakang hadirnya DTSEN. Salah satunya adalah kebutuhan pemerintah terhadap informasi sosial ekonomi masyarakat secara by name by address.
Menurutnya, sebelumnya tersedia berbagai sumber data yang memiliki perbedaan dari sisi cakupan, tujuan, hingga variabel yang digunakan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya integrasi data melalui DTSEN agar pemerintah memiliki rujukan yang lebih terpadu dalam merancang dan melaksanakan berbagai program pembangunan.
Wahyu Yulianto juga menjelaskan salah satu informasi yang sering menjadi pembahasan publik, yaitu mengenai pemeringkatan desil. Dalam pemaparannya, desil atau pengelompokan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada ukuran kemiskinan atau nominal pendapatan. Penentuan desil mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi keluarga secara bersama-sama sehingga memberikan gambaran kesejahteraan yang lebih komprehensif.
Wahyu menjelaskan, pembentukan desil menggunakan metode statistik Proxy Mean Test (PMT) dengan mempertimbangkan sejumlah variabel sosial ekonomi keluarga, antara lain kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, jenjang pendidikan, status pekerjaan, serta kesehatan dan disabilitas.
Ia menambahkan, desil juga bersifat relatif. Keluarga yang berada dalam desil yang sama tidak selalu memiliki tingkat kondisi sosial ekonomi yang persis sama. Sebaliknya, keluarga yang berada pada desil teratas dapat memiliki rentang karakteristik kesejahteraan yang lebih beragam.“Melalui DTSEN, keluarga telah diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif sehingga data tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah secara lebih tepat,” jelasnya.(*)
