Pengukuhan POKJA Percepatan Perhutanan Sosial Menjadi Langkah Awal Penguatan Tata Kelola Hutan Berkelanjutan di Pasaman Barat

PASAMAN BARAT, MEDIASRIWIJAYA – Langkah besar untuk memperkuat pengelolaan hutan berbasis masyarakat resmi dimulai di Kabupaten Pasaman Barat. Senin, 18 Mei 2026, Aula Kantor Bupati Pasaman Barat. Bupati Pasaman Barat H. Yulianto, SH, MM melakukan pengukuhan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) sekaligus membuka Lokakarya Perencanaan Program Kerja POKJA Perhutanan Sosial Kabupaten Pasaman Barat. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberikan dukungan penuh terhadap program perhutanan sosial. Menurutnya, perhutanan sosial merupakan peluang besar bagi masyarakat untuk memperoleh akses legal dalam mengelola kawasan hutan secara produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Ia menilai keberadaan POKJA menjadi wadah strategis untuk mempercepat pendampingan, memfasilitasi penyelesaian persoalan di lapangan, memperkuat sinergi antar lembaga, dan mendorong pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal.

Hutan harus tetap dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan generasi mendatang. Menutup sambutannya, Bupati menegaskan bahwa Pokja PPS Pasaman Barat harus menghasilkan Rencana Kerja bersama untuk mengawal upaya Percepatan Perhutanan Sosial agar memberikan manfaat bagi Masyarakat. “Dan saya berharap bisa mendapatkan informasi secara rutin terkait perkembangan dan peran Pokja PPS ini ke depan” tegas Bupati menutup sambutan.

Sebanyak 103 peserta hadir dalam kegiatan ini, mulai dari Bupati Pasaman Barat, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris Daerah, BAPELITBANGDA, UPTD KPHL Pasaman Barat, camat, wali nagari, Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), hingga perwakilan NGO JEMARI Sakato, WARSI, dan Rancak Publik. Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa perhutanan sosial bukan semata urusan kehutanan, tetapi juga menyangkut pembangunan ekonomi, pengurangan konflik tenurial, dan upaya menjaga masa depan lingkungan hidup Pasaman Barat.

Dalam sambutan pembuka, Direktur Eksekutif JEMARI Sakato menjelaskan bahwa organisasinya telah lebih dari dua dekade bekerja mendorong partisipasi masyarakat di berbagai bidang, mulai dari tata kelola pemerintahan, pengurangan risiko bencana, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui program ini, JEMARI Sakato ingin memperkuat peran masyarakat sipil agar implementasi perhutanan sosial di Pasaman Barat berjalan lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan. Program yang akan berlangsung hingga Februari 2027 ini difokuskan pada tiga hal utama, yaitu penguatan kelompok kerja, perbaikan tata kelola kelembagaan, dan peningkatan kolaborasi lintas sektor.

Pandangan serupa disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dr. Ferdinand Asmin, STP, MP. Selaku narasumber pertama dalam sesi Panel Diskusi. Ia menekankan bahwa pemerintah menargetkan memberikan hak kelola terhadap sekitar 50 persen dari 500ribu HA kawasan perhutanan sosial hutan kepada masyarakat. Hak tersebut bukan hanya peluang, tetapi juga tanggung jawab untuk mengelola hutan dengan prinsip kelestarian. Menurutnya, kesejahteraan tanpa menjaga hutan sama saja dengan mengorbankan masa depan. Karena itu, masyarakat perlu membangun kemandirian dan kedaulatan dalam mengelola potensi hasil hutan kayu maupun non-kayu.

Sementara itu, Kepala BAPELITBANGDA Pasaman Barat, Drs, Joni Hendri, MSi, memaparkan bahwa pengelolaan sumber daya alam telah menjadi bagian penting dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2025–2029. Ia menyebutkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 42,25 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Namun di sisi lain, kualitas lingkungan hidup mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan dan tekanan terhadap ekosistem. Karena itu, pembangunan ekonomi ke depan harus diarahkan pada ekonomi hijau yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan konservasi lingkungan.

Salah satu sesi yang paling menarik perhatian peserta adalah pemaparan praktik baik dari kelompok perhutanan sosial. Gustamaldi menceritakan pengalaman kelompoknya yang berdiri sejak 2013. Menurutnya, perhutanan sosial telah membuka jalan nyata bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Kelompoknya mengembangkan berbagai usaha berbasis hasil hutan bukan kayu seperti aren, madu, dan produk turunan lainnya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan kelompok tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari tumbuhnya kapasitas masyarakat dan terbangunnya kolaborasi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan mitra pendamping.

Dalam sesi diskusi, berbagai peserta menyampaikan aspirasi terkait tantangan yang masih dihadapi, seperti konflik tenurial, keterbatasan akses permodalan, minimnya pemahaman masyarakat, hingga peluang pengembangan perdagangan karbon. Diskusi berlangsung dinamis dan menunjukkan antusiasme peserta untuk menjadikan perhutanan sosial sebagai instrumen pembangunan yang benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar hutan.

Pada sesi panel diskusi tersebut, peserta mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan nasional perhutanan sosial, arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, serta contoh praktik baik yang telah dilakukan oleh kelompok masyarakat. Diskusi ini menjadi ruang yang sangat penting untuk menyamakan persepsi, menyampaikan aspirasi, dan memperkuat komitmen bersama dalam mendukung implementasi perhutanan sosial di Pasaman Barat.

Melalui pengukuhan POKJA PPS ini, harapan besar disematkan agar koordinasi antar lembaga semakin kuat dan program perhutanan sosial dapat berjalan lebih terarah. Kehadiran pemerintah, masyarakat, dan organisasi pendamping dalam satu forum menunjukkan bahwa upaya menjaga hutan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kerja sama yang konsisten agar hutan tetap lestari dan masyarakat di sekitarnya semakin sejahtera.

Pasaman Barat kini memiliki wadah kolaboratif yang diharapkan mampu mempercepat pengembangan perhutanan sosial secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Jika komitmen yang dibangun hari ini terus dijaga, maka perhutanan sosial bukan hanya akan menjadi program pemerintah, tetapi benar-benar menjadi jalan bersama untuk mewariskan hutan yang tetap hijau dan kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa depan. Kepala Balibangda Pasaman Barat dalam kesempatan diskusi informal pasca Lokakarya menegaskan akan memberikan dukungan penuh untuk pendampingan Pokja bersama JEMARI Sakato. Karena Pokja PPS pada dasarnya akan banyak bersentuhan dengan perbaikan tata kelola perhutanan dan dukungan melalui perencanaan dan penganggaran daerah. Kita berharap kolaborasi dengan Kepala Bagian SDA, Ferrawati, S.Kom.MM selaku penaggungjawab kolaborasi dengan JEMARI Sakato serta Kepala UPTD KPHL Pasaman Barat Unit II, Yuhan Sahri S.Hut,MM selaku perwakilan Dinas Kehutanan provinsi dapat menjamin keberlangsungan PSS melalui peran aktif Pokja PSS ini.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program “Memperkuat Peran Masyarakat Sipil dalam Implementasi Perhutanan Sosial dan Tata Kelola Hutan Berkelanjutan (CSOs Standing Shoulder to Shoulder in Defense of Forest Livelihoods)” yang dilaksanakan oleh JEMARI Sakato bersama KKI WARSI dengan dukungan hibah dari Uni Eropa. JEMARI Sakato merupakan lembaga nirlaba yang telah beraktivitas lebih dari 20 tahun di Sumatera Barat dan berbagai wilayah di Indonesia, berfokus pada isu tata kelola pemerintahan, pembangunan inklusif, pendidikan dan kesehatan serta respons kemanusiaan dan kebencanaan. (penulis: Saidul Aziz Mahendra (JEMARI Sakato), koordinator lapangan Rila (JEMARI Sakato)