Reses Dapil I Anggota DPRD Sumsel Masa Sidang II  Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPJS Kesehatan Kota Palembang

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA – Anggota DPRD Sumsel Dapil I terdiri dari  H Chairul S Matdiah MH (Partai Demokrat), Ir Romiana Hidayati (Partai PDI Perjuangan), Muhammad Toha,S.Ag (Partai PKS), Abdullah Taufik, SE MM (Partai Gerindra), Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos (Partai Golkar), serta Firmansyah Hakim, SH (Partai Nasdem) melaksanakan kegiatan reses sejak tanggal 10 Februari – 17 Februari 2025 di wilayah kerja yaitu Bukit Kecil, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, Jakabaring, Plaju Seberang Ulu II, Kertapati dan Seberang Ulu I.

Senin 17 Februari 2025, reses Dapil I Anggota DPRD Sumsel dilaksanakan kegiatan reses di halaman Kantor BPJS Kesehatan Kota Palembang dengan menghadirkan berbagai pihak terkait seperti Deputi Direksi Wilayah III BPJS Kesehatan saat ini dijabat oleh Yudi Bastia, S.Kom. Wilayah III BPJS Kesehatan meliputi Sumatera Selatan, Babel, Bengkulu, dan Lampung. Hadir juga Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Edy Surlis, Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, pimpinan puskesmas, direktur rumah sakit baik negeri maupun swasta, serta berbagai pihak terkait khususnya yang berkaitan dengan pelayanan BPJS Kesehatan.

“Kami hadir di sini untuk menyerap aspirasi masyarakat. Adanya keluhan terkait pelayanan BPJS Kesehatan kami tindaklanjuti. Ada keluhan masyarakat masuk 3 hari dikeluarkan, itu tidak boleh. Banyak masukan apa yang disampaikan kepala dinas, direktur dan sebagainya dijawab oleh BPJS Kesehatan. Akan kami sampaikan di Paripurna dari Dapil 1 dan akan kami bawa ke BPJS Pusat. Kami akan tindaklanjuti aspirasi ini untuk diakomodir oleh Gubernur Sumsel melalui APBD khusus RS Ernaldi Bahar dan BPJS Pusat,” kata Chairul Matdiah dari Partai Demokrat.

Keterangan foto: Chairul S Matdiah MH

Di tempat yang sama, Ir Romiana Hidayati (Partai PDI Perjuangan) mengatakan dengan adanya kegiatan reses ini pihaknya mendapat berbagai masukan. “Kami dapat aspirasi sebenarnya masalah apa yang ada di BPJS Kesehatan. Kami ke sini niat bertanya dan dijelaskan oleh seluruh pimpinan berwenang. Malah kami dapat banyak masukan pada kesempatan reses kali ini. Kita dapat pengetahuan, bahwa kabar ini itu yang lagi viral ternyata realisasinya tidak demikian. Penjelasan detail tentang penanganan kesehatan pada masyarakat memang perlu. Bahwa bukan tidak dilayani tapi ada berbagai penyakit yang penanganannya berjenjang sesuai kriteria penyakit yang ditangani di layanan tingkat pertama, tingkat lanjutan dan sebagainya. Hal ini yang perlu diketahui sehingga bisa menjelaskan dengan masyarakat hal yang sebenarnya,” ujarnya.

Teks foto: Ir Romiana Hidayati.

Hal yang sama disebutkan  Muhammad Toha,S.Ag (Partai PKS) yang pada kesempatan ini memberikan apresiasi terhadap layanan JKN dari BPJS Kesehatan. “Apresiasi JKN yang banyak sekali manfaatnya. Sebagian besar masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tidak tertangani sementara program JKN sangat membantu. Ada kekurangan tentunya akan diperbaiki dan ditingkatkan. Kami akan menyampaikan ke pihak berwenang ketika ada keluhan masyarakat terkait pelayanan BPJS Kesehatan,” katanya.

Teks foto: Muhammad Toha,S.Ag

Anggota Dapil I, Abdullah Taufik SE MM dari Partai Gerindra juga memberikan keterangan bahwa pihaknya mengadakan reses kali ini untuk memperoleh masukan terkait pelayanan BPJS Kesehatan. “Hari ini reses di sini serap berbagai aspirasi dari Direktur Rumah sakit, klinik dan sebagainya. Kami bisa melihat dan mendengar keluhan-keluhan yang terjadi di BPJS Kesehatan dan itu sudah dijawab oleh pihak BPJS Keehatan. Masukan aspirasi ini  akan segera bawa ke Paripurna DPRD untuk meneruskan aspirasi masyarakat, “kata Abdullah Taufik.

Teks foto: Abdullah Taufik SE MM

Para pertemuan kali ini banyak masukan yang disampaikan di antaranya dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar terkait dengan layanan rujuk balik. “Kami bingung mau kasih obat apa, pas rujuk balik  obatnya tidak tersedia,” ujarnya.

Mewakili unsur pemerintahan, dr Letizia menanyakan prosedur pelayanan online. Dr Farida Wakil Direktur Medik keperawatan RSUD Siti Fatimah menyampaikan tentang klaim pending. “Kami ingin mengetahui apa aturannya/regulasinya terkait klaim pending. Sehingga ketika kami mengajukan tidak lagi dipending karena ini memakan waktu,” ujarnya.

Teks foto: Deputi Direksi Wilayah III BPJS Kesehatan Yudi Bastia, S.Kom

Direktur Rumah Sakit Mata Sriwijaya Palembang dr Eva dr Eva menyampaikan bahwa di rumah sakitnya selama ini untuk tindakan operasi katarak bisa terjadi lebih dari 300 pasien per bulan. Namun adanya kebijakan pembatasan yang dilakukan BPJS Kesehatan sehingga hanya melayani sekitar 200-an pasien. “Sumsel terbanyak kasus katarak dan kami sebagai rumah sakit swasta ada 12 dokter mata  dan alat-alat kami tercanggih di Sumsel. Dulu kami melayani bisa sampai 300-an pasien, sekarang kami dibatasi melayani 222 perbulan. Itu sudah terjadi selama dua bulan ini. Mengapa? Kalau seandainya bisa dtambah kami mau demi pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Teks foto: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Edy Surlis

Deputi Direksi Wilayah III BPJS Kesehatan Yudi Bastia, S.Kom menjelaskan berbagai pertanyaan dan aspirasi ini. Ada 5 poin di antaranya pertama, pertanyaan tidak boleh dirujuk 144 diagnosa. “Diperbolehkan dirujuk dan bisa diselesaikan dokter umum. ada kondisi medis yang kami monitor dengan apa yang dirujuk dengan diagnosa akhir. ini jadi bahan evaluasi kami,” katanya.

Selanjutnya, poin kedua, rujukan internal, pengembalian kapitasi,  mobile JKN dan rujukan online serta integrasi data dalam hal menentukan kebijakan. “Alat bantu untuk catat pelayanan-pelayanan di tiap layanan atau resum medis misal terkait verifikasi klaim jadi bukan rekam medis tapi hanya catatan pelayanan saja. Terkait pendaftaran online secara sistem terintegrasi tapi pasien hanya pengguna saja tapi kami selalu optimalkan pelayanan untuk sama-sama optimalkan pelayanan maka di kami ada kanal-kanal untuk laporkan keluhan masyarakat. Kami juga bangun ekosistemnya dengan harapan semua keluhan yang masuk akan kami tanggulangi. Terkait klaim pending, itu adalah yang masih dalam proses konfirmasi. Terkait permintaan RS Mata Sriwijaya Palembang, kita ada berita acara kesepakatan, saya sudah berdiskusi seandainya rumah sakit ada lebih maka bisa dikompetensi lebih). Nanti ada review ulang tapi demi kesehatan kami masih akan cek ulang persyaratan yang diberikan misalnya tenaga medisnya dan alat lainnya. Tahun lalu dokter masih pendidikan jadi belum dihitung sebagai syarat jumlah dokter yang ada. Namun tetap akan kami pertimbangkan usulan ini,” demikian penjelasan Yudi.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Edy Surlis menambahkan, prihal kehilangan data kapitasi akan dihitung ulang. “Kami hitung ulang di bulan Maret. Untuk penerima bantuan nasional kami harapkan ada penggantian. Untuk menjamin mutu layanan tinggal bagaimana mereka berlomba- lomba memberikan pelayanan terbaik. Kami tidak bisa memindahkan tapi yakinlah apa yang menjadi layanan terbaik masyarakat akan berduyun mendatanginya,” ujarnya.

Pada pertemuan ini hadir juga Direktur Rumah Sakit Charitas KM 7, Direktur RS Pertamina, Direktur RS Pusri, Direktur RS Sriwijaya, RS Bari, dan undangan lainnya. (*)