Pengurus Muhammadiyah Provinsi Diminta Segera Turun ke Pagaralam
PAGARALAM, MEDIASRIWIJAYA – Harminis Matoesin atau Unnes menyatakan problema menerpa kepengurusan daerah Muhammadiyah Pagaralam. “Sejumlah persoalan ini seharusnyalah diselesaikan oleh Pengurus Wilayah Muhammadiyah . Dan dipastikan dengan ketegasan dan power yang dimiliki carut marut kepengurusan Daerah Muhammadiyah kota Pagaralam kan bisa teratasi,” ujar Unnes kepada media ini.
Menurutnyam berpindahnya kepengurusan Muhammadiyah Jarai dan Tanjung Sakti ke Lahat. Atas perpindahan kedua kepengurusan tersebut otomatis syarat kepengurusan Muhammadiyah daerah Pagaralam tidak terpenuhi, alias kurang syarat. Selain itu juga lingkaran pengurus daerah yang kesannya tertutup dan tak elok (diduga lingkaran keluarga-red)
Kondisi ini tentunya mengundang keprihatinan, selaku warga yang peduli dan sayang akan organisasi Muhammadiyah Pagaralam. “Selaku warga yang peduli tentu amat menyayangkan keadaan ini,”ungkap Harmonis Matoesin yang akrab disapa Unnes kepada media ini.
Lebih lanjut diceritakan Unnes, hasil musyawarah Daerah (Musda) Muhammadiyah Pagaralam yang dilaksanakan beberapa waktu lalu tidak diakui oleh pengurus Provinsi (Pengurus Wilayah -red) sebabnya diduga tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART). Masa ya setelah bapaknya sebagai ketua pengurus daerah setelah Musda anaknya dinobatkan sebagai ketua sedangkan sang ayah (bapak) sebagai wakil ketua. Ini sepertinya organisasi dinasti keluarga. Apakah tidak ada yang lain ? yanyanya.
Selaku warga yang peduli sangat dibutuhkan campur tangan dari Pengurus Wilayah Muhammadiyah meluruskan persoalan dan kondisi yang tengah terjadi pada Pengurus Daerah Muhammadiyah Pagaralam.”Bila tidak segera dilakukan tindakan dan pembenahan bukan tidak mungkin Muhammadiyah Daerah Pagaralam akan kerdil di masa mendatang. Untuk itu Pengurus Wilayah Muhammadiyah segeralah turun dan cek kondisi Pengurus Daerah Muhammadiyah Pagaralam.”harap Harmonis Matoesin yang diaminkan oleh Zulfadli Rais, Jum’at (29/9).
Dimyati Rais, mantan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) belum bisa dikonfirmasi terkait kisruh kepengurusan Muhammadiyah Pagaralam saat ini. Ketika dikonfirmasi melalui pesan WHATSAPP belum memberikan jawaban. Melansir dan pemberitaan sebuah media online yang menyebutkan,Dimyati Rais (26/9) menjelaskan kalau soal kepengurusan Muhammadiyah. ranting Jarai dan Tanjung Sakti yang pindah ke Lahat belum ada kepastian dari Pengurus Wilayah karena kepastiannya setelah di -SK- kan “Kita tunggu kepastian dari Wilayah terlebih dahulu.” Saat ini sedang disibukan melapor ke Jogja (pengurus pusat -red) terkait gelaran Musda Muhammadiyah Pagaralam beberapa waktu lalu,” imbuhnya.
Sementara itu Sekretaris Pengurus Wilayah Muhammadiyah.Hamid Usman, Minggu (1/10) menjelaskan, memanglah kepengurusan PDM Pagaralam harus dibenahi. Karena terkait Musda beberapa waktu lalu menyalahi aturan.”Musdanya main tunjuk saja tanpa ada tata tertib. Selain juga terkait pengurus cabang ranting (PCR) diduga syarat dengan rekayasa karena belum ada SK nya.”beber Hamid Usman.
Ditambahkan Hamid Usman, dalam waktu dekat pengurus wilayah akan menurunkan Tim LPPK terkait laporan keuangan PDM Pagaralam.”Kalau pemerintah BPK kalau di Muhammadiyah LPPK. Sudah 5 tahun tidak ada laporannya. Mudah- mudahan dengan turunnya tim dari Wilayah semua akan terang benderang,” katanya.(Rep)
