Warga Sukamulya Unjukrasa Tuntut BPN Proses Sertifikat Tanah

Warga Sukamulya Unjukrasa Tuntut BPN Proses Sertifikat Tanah

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA.com - Warga Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Palembang, berunjukrasa menuntut Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palembang untuk memroses sertifikat hak milik atas tanah yang telah diajukan.

Koordinator Aksi Mukri AS mengatakan, warga Sukamulya telah mendiami pemukiman mereka sejak tahun 1995, dengan membeli tanah dan membangun rumah lengkap dengan beragam bukti.

Namun, kini warga tidak bisa memroses sertifikat hak milik karena tanah diklaim milik pengembang. Padahal, warga menyimpan bukti dokumen dan fakta sejarah tanah di wilayah tersebut milik warga bukan punya pengembang, katanya ketika berorasi di Kantor BPN Kota Palembang, Rabu (29/1).

Pengunjukrasa menuntut, agar BPN segera membuka data yang sesungguhnya. "Kami menduga ada oknum BPN yang bekerja sama dengan pihak pengembang, melakukan manipulasi data letak objek tanah masyarakat Srimulya dijadikan alas untuk pinjaman di Bank Sumsel Babel," ujar dia.

Apalagi, setelah ditelusuri objek tanah pengembang bukan di Srimulya tapi di Kecamatan Sako Kelurahan Lebong Gajah sehingga tidak ada alasan mengklaim lahan milik warga. 

BPN diminta untuk memanggil semua warga dan pengembang sehingga masalah tersebut dapat segera diselesaikan, kata dia lagi.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi telah memprioritaskan konflik agraria sebagai salah satu program utama dalam kepemimpinnya.

Karenanya, reforma agraria harus berjalan beriringan dengan perombakan struktur ekonomi dan politik, reforma agraria tidak mungkin berjalan kalau sistem ekonomi dan politiknya masih liberal. Salah satunya, dengan pencaplokan lahan masyarakat oleh pengembang, tambah dia. K

lapangan aksi masyarakat Sukamulya, Dodi mengatakan pihaknya juga menuntut kepolisian menindak oknum – oknum yang manipulasi data ataupun berbuat curang di BPN kota Palembang, karena ini juga bagian dari program pemerintah tentang Reformasi Birokrasi.

Tentunya, tindakan pemimpin BPN Kota Palembang yang akan menentukan kebijakan yang obyektif sangat ditunggu masyarakat, kata dia. 

Ketua BPN Kota Palembang, Cecep Prayoga mengatakan pihaknya akan segera melakukan penelitian secara internal, berdasarkan dokumen yang telah diserahkan masyarakat.

Selanjutnya, penelitia internal dilakukan pada Senin (3/2), kemudian Jumat (7/2) akan dilakukan gelar kasus dan hasilnya akan disampaikan kepada warga, ujar dia.(ert)