Tuntut Kembalikan Tanah Komering, Pengunjukrasa Kubur Diri

Tuntut Kembalikan Tanah Komering, Pengunjukrasa Kubur Diri
Tuntut Kembalikan Tanah Komering, Pengunjukrasa Kubur Diri. (Foto Nila Ertina)

Rajo Balak Mangku Negara segera Intervensi Pengembalian Tanah Rakyat

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA.com - Dua orang dari sekitar seratus pengunjukrasa melakukan aksi teaterikal kubur diri, menuntut dikembalikannya lahan milik masyarakat yang dikuasai PT Laju Perdana Indah (LPI) Indofood Group, di halaman Kantor Pemprov Sumatera Selatan, Senin (4/3).

Dengan menggunakan kayu yang dibuat layaknya peti mati, kedua pengunjukrasa tersebut, "terkubur" di halaman kantor gubernur setempat. Secara bergantian pengunjukrasa berorasi menuntut lahan masyarakat di empat kecamatan dan 22 desa sepanjang aliran Sungai Komering tersebut dikembalikan.

Ketua Posko Menangkan Pancasila Sumatera Selatan, Jaimarta mengatakan sejak jaman orde baru masyarakat suku komering yang sebelumnya menguasai lahan warisan Pu-hyang Komering terusik karena penguasaan tanah oleh perusahaan swasta PT LPI atau Salim Group.

Foto Mediasriwijaya.com/Nila Ertina

Akibatnya, masyarakat Suku Komering yang sebelumnya, hidup damai dan berkecukupan dengan mengandalkan lahan yang subur kini bukan hanya sekedar terusik tetapi kesulitan  mencari nafkah karena tanah mereka dikuasai PT LPI, katanya.

Dia menjelaskan, masyarakat komering telah berkali-kali mendatangi kantor Bupati dan DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) Timur menuntut dikembalikan hak atas lahan, tetapi sampai kini belum ada hasil. Karena keperpihakan terhadap perusahaan oleh pemerintah daerah sangat jelas.

Khusus lahan warga Desa Campang Tiga dan Betung Timur, permasalahan lahan masyarakat tersebut telah ditangani Kantor Staf Presiden dan masih menunggu proses penyelesaian, tetapi sejumlah petinggi perusahaan milik Salim Group tersebut dipastikan telah dipanggil, ujarnya.

Jaimarta menambahkan, PT LPI mengawali dengan menyurvei lahan masyarakat Komering pada 1995, dan  1997 perusahaan mendapatkan izin lokasi dengan nomor: 002/SK-ILP/OKU/1997 tanggal 25 April 1997 seluas 25.362. Area yang telah mendapat izin itu, meliputi empat kecamatan dan kurang lebih 22 desa di wilayah komering. Sejak itu, perusahaan tersebut melakukan pembebasan lahan. Namun pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT LPI menyisakan banyak luka di tanah dan masyarakat komering. 

 

Ketua Posko Menangkan Pancasila Sumsel, Jaimarta

Sampai kini, konflik agraria di Desa Campang Tiga Ulu seluas 1.322 hektare, Desa Betung Timur (dulu padukuhan petaling jaya) 564,675 hektare yang dituntut untuk dikembalikan pada masyarakat desa, tambah dia.

Masalah lainnya, Jaimarta mengatakan dalam proses merampas tanah masyarakat tersebut, perusahaan tersebut juga melakukan perusakan tanaman karet dan sawit di kebun warga sebanyak 2.806 batang karet dan 75 batang sawit, juga terjadi penggusuran seluas 44 hektare.

Konflik yang berkepanjangan akibat perampasan tanah rakyat tersebut, tidak akan sulit diselesaikan, kalau pemerintah segera meminta perusahaan mengembalikan lahan kepada pemilik yang memang berhak yaitu warga desa. Unjukrasa dan pendudukan lahan masyarakat di atas tanah yang dikuasai PT LPI akan terus dilakukan, sampai masyarakat kembali mendapatkan hak atas tanah tersebut, tegasnya.

Warga Campang Tiga Ulu, Kiyai Safaruddin dengan berbahasa komering menyampaikan, dihadapan pejabat Pemprov yang menemui massa aksi mengatakan, permasalahan lahan tersebut, telah menjadikan warga yang sebelumnya bisa bercocok tanam kini terpaksa menganggur.

 

"Kami akan terus berjuang, agar lahan yang dikuasai PT LPI segera kembali ke masyarakat komering, walaupun harus berhadapan dengan perusahaan dan mengorbankan nyawa," katanya.

Dia mengakui, sudah berkali-kali mengadukan nasib perebutan lahan tersebut ke Pemkab OKU Timur, tetapi sampai kini pejabat disana tak berdaya. Kedatangan, ke kantor gubernur ini, menjadi salah satu harapan agar segera dikembalikan lahan.

"Mengingat gubernur yang sedang berkuasa ini, adalah orang asli komering, yang sudah sepatutnya membela kepentinga rakyat, terutama masyarakat komering yang kini sedang kesusahan akibat tanah warisan nenek moyang dikuasai perusahaan yang notabene adalah orang asing di tanah komering," ujarnya.

Dalam orasinya, perwakilan Serikat Tani Nasional (STN) Willy mengatakan, sebagai raja dari Suku Komering, Presiden Joko Widodo yang mendapat gelar Rajo Balak Mangku Negara, tentu sepatutnya menjadi pemimpin yang bijaksana dengan mengintervensi pengembalian hak rakyatnya yang kini dikuasai perusahaan swasta.

"Apalagi, secara nasional Jokowi cukup konsen terhadap sertifikasi lahan milik rakyat, karena itu, masyarakat komering juga meminta agar presiden tidak tinggal diam dengan konflik lahan di tanah komering", kata Willy.

Ia menambahkan, penyelesaian konflik agraria harus terus diperjuangkan karena akibat konflik yang terus berkepanjangan tersebut, masyarakat di pedesaan semakin menderita karena kemiskinan.

Upaya, masyarakat menuntut hak atas lahan hampir terjadi secara nasional dimana konflik lahan tidak hanya dengan perusahaan swasta lokal tetapi juga asing bahkan badan usaha milik negara, STN terus berada digaris massa untuk memperjuangkan hak petani, tambah dia.

8 Maret, Pemprov Panggil LPI

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel Akhmad Najib dengan menggunakan bahasa komering dihadapan demonstran mengatakan, pihaknya telah memanggil semua pihak yang terkait dengan konflik lahan di OKU Timur tersebut.

"Kami sudah merapatkan, dan memanggil PT LPI untuk menghadiri rapat terkait pembahasan konflik lahan Campang Tiga Ulu dan Betung Timur, Jumat (8/3)," katanya.

 

Ia menambahkan, sudah mengetahui dan merasakan betul bagaimana masyarakat komering kini, tidak bisa lagi bercocok tanam seperti semula, tetapi masalah tidak akan selesai kalau tidak menghadirkan PT LPI.

"Kami juga akan mengundang perwakilan warga komering, untuk sama-sama menyelesaikan konflik yang terjadi ini sehingga masyarakat tidak lagi dirugikan," tambah Najib.

Sementara Jaimarta menambahkan, sejumlah desa, seperti Desa Tanjung Kukuh dan Desa Kota Tanah sampai kini masih terjadi dimana pengusiran paksa dan menolak mengakui dokumen milik petani oleh perusahaan milik Salim Group tersebut.

Namun, sehebat apapun ancaman yang dihadapi, masyarakat komering tidak akan tinggal diam, dan akan terus melawan sampai tanah yang dikuasai perusahaan dikembalikan kepada masyarakat, tambah dia.

Selain itu, puluhan pengunjukrasa dari Gerakan Tani Sumsel juga menuntut pemprov setempat segera memutusan hak guna usaha (HGU) di lahan milik warga Kecamatan Pulau Pinang Lahat,  Dedek Chaniago mengatakan sejak 26 tahun lalu warga Desa Pagar Batu dan sejumlah desa lainnya, berkonflik dengan PT Arta Prigel yang menguasai lahan masyarakat asli di daerah tersebut.

"Lahan seluas 1.735 hektare milik warga desa dikuasai perusahaan sejak 26 tahun lalu, akibatnya 700 kepala keluarga dari lima desa tidak lagi bisa berkebun," katanya.

Dedek mengatakan pihaknya menuntut Pemprov Sumsel untuk segera menyetop HGU perusahaan tersebut, dan mengembalikan lahan kepada masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat desa sangat tergantung pada kesediaan tanah untuk perkebunan dan sawah, ujarnya.(Nila)