Tak Patuh, Anggota Rapat Pleno Disanksi

Tak Patuh, Anggota Rapat Pleno Disanksi
Suasana Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Pilgub dan Pilwako Palembang. (Safta)

PALEMBANG,  MEDIASRIWIJAYA.COM -- Pembukaan rapat pleno berlangsung pukul 10.20 WIB dimulai untuk membuka kota suara Pilgub. Masing-masing saksi pasangan calon (Paslon) hadir dan menyaksikan pembukaan kotak suara model DA dan DA1 dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bukit Kecil.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kota Palembang,  Syarifudin SE MSi menegaskan, anggota rapat pleno baik dari saksi paslon Pilgub maupun Pilwako agar dapat mengikuti jalannya rapat pleno dengan tertib dan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU. 

"Jika tidak patuh,  maka akan kita lakukan langkah untuk menindaklanjuti sampai pemberian sanksi," tegasnya,  Rabu (4/7). Untuk pertama dimulai dari Kecamatan Bukit Kecil dan berdasarkan pantauan kotak suara model DA dan DA1 telah dibuka.

Saksi Sarimuda Memilih Walk Out

Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota pilkada serentak 2018, baik Pilihan Gubernur (pilgub)  dan Pilihan walikota (Pilwako) lota Palembang berlangsung lancar, hanya saja saksi pasangan calon (paslon) nomor urut 2 yakni Sarimuda- Cek Rozak memilik keluar (walk out).

Kwatno, Saksi paslon no 2 Sarimuda-Cek Rozak menyampaikan keberatannya. Menurutnya banyaknya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda, kemudian C1 kwk yang diterima tidak hologram, terdapat tidak ada C1pleno dan c1 kwk, ada kotak suara yang tidak disegel dan bsnyak pelanggaran dan diduga penyelenggara membiarkan.

"Atas keberatan ini, kami memilih untuk mengundurkan diri," ujarnya dalam forum, Rabu (4/7). Selain saksi paslon 2, saksi paslon no urut 4 Jhon S juga memilih untuk walk out. 

Diakui Jhon S, sikapnya ini diambil karena merasa keberatan seperti DPT ganda, kemudian diduga banyak oknum ASN yang diarahkan. "Kita keberatan atas ini dan lebih baik keluar dari forum," katanya. 

Atas sikap saksi kedua paslon ini, Ketua Panwaslu, Dadang menegaskan, keberatan tersebut harusnya sudah dianggap clear,  karena DPT sudah ditetapkan pada 18 Juni 2018, jadi apabila ada ganda itu diarsir. "Kenapa baru sekarang menyampaikan keberatan, apalagi panwaslu mengeluarkan berita acara pada 18 juni 2018 lalu," tegasnya. (safta)