Tahun Ini Pompanisasi Beroperasi, Bisa Kurangi Genangan Air 245 Hektar

Tahun Ini Pompanisasi Beroperasi, Bisa Kurangi Genangan Air 245 Hektar
Walikota Palembang H Harnojoyo (instagram/humaspalembang)

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA.com - Proyek pembangunan pompanisasi Sungai Bendung di Jalan Ali Gatmir sudah memasuki tahap akhir. Bahkan progresnya mencapai 67 persen dan fisik tinggal 9 persen. "Insya Allah tahun ini beroperasi, ganti rugi rumah warga sudah rampung dan kalau pompanisasi ini selesai bisa memaksimalkan penyerapan genangan air di Kota Palembang," ujar Walikota Palembang H Harnojoyo usai rapat bersama Kepala Balai Wilayah Sungai Sumsel (BWSS) VIII, Senin (24/9/18).

Tak hanya itu sambung Harno, rapat bersama BWSS juga membahas mengenai restorasi sungai Sekanak yang menghubungkan aliran sungai ke Sungai Lambidaro. "Alhamdulillah restorasi anak sungai kita juga mendapat dukungan penuh, dengan gotong royong akan kita upayakan terus untuk mengembalikan fungsi sungai," katanya.

Sementara itu Kepala Balai Wilayah Sungai VIII, Suparji  mengatakan ketika pompanisasi sungai Bendung beroperasi dapat mengurangi genangan air hingga 245 hektar atau menyisakan 40 hektar dengan ketinggian 30 cm. "Dengan luas 285 hektar itu akan tersisa 40 hektar genangan air dengan ketinggian 30 cm. Itu pun waktu menyerap air dengan cepat," jelasnya.

Saat ini progres perkembangan pompanisasi baru mencapai 67 persen. Untuk fisik hanya tersisa 9 persen lagi, justru yang menjadi permasalahan pemasangan pompanisasi yang terhalang empat persil yang belum dibebaskan. "Sebenarnya masih ada 17 persil juga belum dibebaskan bagian kiri. Namun yang paling mengganggu empat persil lantaran berkaitan pada pemasangan pompanisasi," jelasnya.

Permasalahannya, diakui Suparji, pemilik lahan meminta ganti rugi yang terlalu besar. Sedangkan pihaknya mengacu pada ketetapan kantor jasa pelayanan publik, mereka sifatnya independen memiliki indikator dalam menetapkan harga.  "Tidak serta merta menetapkan harga sendiri. Makanya tidak bisa menuruti harga yang ditetapkan pemilik lahan," katanya seraya menambahkan karena itulah pihaknya meminta bantuan kepada pemerintah kota Palembang untuk mengatasi hal ini. (Saft)