Sepakat Segel dan Bongkar Bangunan Simpang Bangau

Sepakat Segel dan Bongkar Bangunan Simpang Bangau

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA -Komisi III DPRD Palembang bersama PU PR, DPMP-STP serta Pol PP sepakat melakukan penyegelan dan pembongkaran Bangunan di simpang Jalan Banggau Milik Rudi Hartono Kecamatan Ilir timur II yang tidak memiliki IMB yang jelas melanggar Perda no 1 tahun 2017.

Hal demikian terungkap saat rapat bersama di ruang rapat Komisi III DPRD Palembang jalan Gubernur Bastari Jakabring, Jumat (14/2/2020).

Rapat penetepan penyegelan bangunan tersebut cukup alot dimana Anggota Komisi III DPRD Palembang Rusoandah Karibullah, meminta agar pemerintah kota bertindak tegas terhadap pengembang yang jelas- jelas menyalahi peraturan daerah kota Palembang.

"Masalah bangunan simpang Banggau tersebut berfolemik sejak tahun 2018 dan sudah keluar surat peringatan (SP) yang kedua. Sekarang sudah 2020 bangunan sudah selesai namun tidak memiliki izin. Jadi harus tegas dibongkar,"tegasnya

Sementara itu Anggota Komisi III Lainya Chairul Pelita Maret menuturkan, agar tidak bertele- tele dalam mengambil keputusan oleh Pemkot sebaiknya DPRD mengambil keputusan. "Melihat persoalan yang ada maka harus diambil kesepakatan untuk melakukan penyegelan,"katanya

Kepala bidang penyelenggaraan Perizianan dan Non Perizinan, pembangunan dan lingkungan Dinas PM-PTSP Palembang Chandra Kurnia, menjelaskan, jika pihaknya ada tahun 2018 menerima permohonan IMB atas nama Rudi Hartono sebagai pemilik bangunan.

"Setelah UPTD Pu Pr melakukan kajian ternyata ditemui ada pelanggaran, pada 2019 pemilik melakukan pengajuan izin kembali dan ditolak oleh PU PR,"jelas dia.

Sekretaris PU PR Ansori mengatakan, sesuai tufoksi pihaknya secara administrasi telah memberikan teguran pertama kedua juga cara administrasi teknis IMB. "IMB-nya tidak dapat kami rekomendasikan. Karena menyalahi aturan kami layngkan SP 1 2 sudah dilayngkan, sekrang sesuai sop pelanggaran perda plosisi pamong praja menindak,"ujar dia.

Sekretaris Pol PP Palembang Alhidir, mengungkapkan, jika pihaknya siap menjalankan penegakan Perda. Namun untuk melakukan penyegelan pihaknya membutuhkan surat rekomendasi yang ditandatangani langsung oleh walikota Palembang. "Tidak bisa serta merta melakukan penyegelan, karena harus ada surat permintaan,"tukasnya

Ketua Komisi III Firmansyah Hadi, menegaskan pihaknya, hari ini membuat rekomendasi penyegelan Bangunan simpang Banggau tersebut karena jelas melanggar aturan. "Surat rekomendasi kita kirim Walikota Palembang agar segera mengeluarkan surat penyegelan,"kata politisi PKB ini

Di sisi lain, jika pemilik bangunan menaati aturan yang pernah disepakati sejak awal. Seperti melakukan pembongkaran lantai dasar.

"Dibongkar dijadikan ruang terbuka hijau serta tempat parkir, jika ada kesepakatn maka IMB bisa diproses,"singkatnya. (rin)