Sebelas Hari Mogok, Perusahaan Ajak Berunding Buruh Konstruksi PLTU Sumsel I

Sebelas Hari Mogok, Perusahaan Ajak Berunding Buruh Konstruksi PLTU Sumsel I
Foto ist

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA - Hari ke-11 mogok kerja 120 buruh konstruksi PLTU Sumsel I proyek PT Guangdong Power Engenering Co.Ltd (GPEC), akhirnya manajemen perusahaan mengajak pekerja untuk merundingkan tuntutan pengunjukrasa.
 
Sekjen Serbuk Indonesia, Khamid Istakhori mengatakan pihaknya telah melakukan perundingan dengan perusahaan terkait dengan tuntutan yang telah disampaikan, Kamis (19/3) tetapi hasilnya belum final.

"Perundingan akan dilanjutkan di kantor DPRD Kabupaten Muaraenim, Senin (23/3). Perundingan perdana lokasinya berada dalam areal perusahaan tersebut," kata dia, dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (21/3).

Ia menambahkan, sampai kini SBA Serbuk PT GPEC masih melangsungkan mogok, praktis pembangunan salah satu proyek Mulut Tambang tersebut dihentikan.

Tuntutan buruh yang disampaikan kepada perusahaan, seperti membayar upah lembur yang masih kurang, upah dibayarkan sesuai UMK Kabupaten Muara Enim, didaftarkan peserta BPJS, upah selama mogok kerja akan dibayar, pekerja yang di-PHK akan dipekerjakan 60 hari sesudah kesepakatan ditandatangani kedua belah pihak.

Sampai perundingan awal, perusahaan menyebutkan pihaknya berkomitmen untuk merealisasikan tuntutan tersebut, tambah dia.

Ketua SBA Serbuk PT GPEC, Tajudin mengatakan selama belasan hari melakukan mogok kerja, pihaknya terus mendesak perusahaan untuk segera merealisasika tuntutan tersebut.

"Kami tentunya, sejak awal sepakat untuk terus menghentikan kerja sampai proses perundinga selesai dan tuntutan dilaksanakan," kata dia.

Sementara Khamid menyebutkan, terkait dengan tuntutan menjadi pekerja permanen di PT GPEC, perusahaan belum bisa memenuhi karena operasional GPEC hanya akan berlangsung selama 2 tahun, sampai proyek infrastruktur selesai dan perusahaan menawarkan perpindahan hubungan kerja dengan subkontraktor baru, dengan status PKWT. Tawaran ini, belum memenuhi harapan para pekerja yang menuntut perubahan status menjadi PKWTT dengan PT GPEC, pemenang tender pelaksanaan proyek dan pemberi kerja.

Sebelumnya, Disnaker Kabupaten Muara Enim meminta perusahaan agar mengubah status hubungan kerja PKWT menjadi PKWTT dengan PT GPEC dan agar perusahaan mempekerjakan 19 orang yang diPHK sepihak. Sementara, Korwil Pengawas Ketenagakerjaan Muara Enim telah melakukan pemeriksaan atas pengaduan pekerja terkait hak-hak normatif dan sedang dalam proses menerbitkan hasil nota pemeriksaan. 

Perundingan dihentikan dengan opsi akan dilanjutkan pada Senin (23/03/2020) bertempat di Gedung DPRD Muara Enim. Perundingan akan dihadiri oleh para pihak yaitu Perusahaan dan Serikat Pekerja dan berbagai instansi terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS. 

KPBI, SERBUK, dan FSP2KI terus menggalang persiapan dan dukungan untuk perundingan Senin mendatang.  SBA SERBUK dan SPA FSP2KI di Muara Enim  akan hadir untuk memberikan dukungan agar pemogokan yang sudah berlangsung 11 hari sejak 9 Maret 2020 ini segera menghasilkan kesepakatan.(rel)