Ratusan Massa Orasi Nasib Petani

Ratusan Massa Orasi Nasib Petani
Foto: Ratusan massa mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sumsel, menyampaikan keluh kesah terkait krisis agraria yang terjadi di Provinsi Sumsel, Rabu (16/10).

PALEMBANG, MEDIA SRIWIJAYA -  Di momen peringatan Hari Tani, ratusan para petani, dan elemen Walhi Sumsel, yang tergabung dalam sebuah Rembuk Tani dan Forum Tunggu Tubang Betanye, mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sumsel, menyampaikan keluh kesah terkait krisis agraria yang terjadi di Provinsi Sumsel, Rabu (16/10).

Massa aksi selain membawa bendera Walhi, juga membawa spanduk yang bertuliskan 'Tolak RUU Pertanahan. Kembalikan Tanah Untuk Rakyat. Dan Lenget Mate Pencarian Kamek Gara Di Embek PT BHP'.

Dalam orasinya massa aksi menolak perundingan di dalam, dikarenakan massa aksi sebagian petani mendesak agar anggota dewan yang baru saja dilantik untuk menemui massa dan berbicara langsung dengan para pendemo. Dalam maklumat perjuangan Tani Sumatera Selatan setidaknya ada beberapa poin singkat substansi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Ketimpangan lahan masih terjadi di Sumsel mengingat luas Sumatera Selatan sekitar 8,7 juta hektar yang dikuasai oleh perkebunan swasta sebesar 1,3 juta hektar, tanaman industri 1,5 juta hektar, pertambangan 676 ribu hektar, 3,4 juta hektar lebih dari 60% dikuasai oleh cukong.

Untuk itu masa mendesak agar segera dilaksanakannya rekomendasi penyelesaian krisis agraria yang termaktub dalam maklumat ini antara lain mendorong program reforma agraria berkeadilan gender yang dimaknai sebagai redistribusi lahan, permodalan usaha dan akses pemasaran serta kelembagaan petani terutama terhadap korban korban konflik.

Adanya peninjauan kembali izin perusahaan yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup atau yang tidak mentaati peraturan berupa pencabutan izin, operasi distop, untuk itu masa mendesak DPRD Sumsel melakukan fungsi legislasi serta penganggaran pada penyelesaian permasalahan krisis agraria di Sumsel dan fungsi pengawasan kebijakan pemerintah provinsi Sumsel agar lebih berpihak kepada kelompok rentan dalam hal ini masyarakat adat petani kecil lansia perempuan juga anak-anak.

Bukan hanya itu massa aksi juga menyuarakan penolakan perjuangan Tani Sumatera Selatan terhadap undang-undang sistem budidaya pertanian berkelanjutan yang disahkan secara terburu-buru tanpa melibatkan petani kecil dan masyarakat sipil dan rancangan Undang Undang Pertanahan yang mengancam kedaulatan petani kecil secara nasional khususnya.

"Di momen hari tani kami melihat pemberi kebijakan, sampai sekarang permasalahannya itu-itu saja Kalau kami melihat. Krisis Agraria adalah akar permasalahan terkait kondisi lingkungan hidup sehingga ancaman terhadap petani ke depan Kami pikir lebih serius lagi," ungkap Muhammad Ali Sobri, Ketua Eksekutif Walhi Sumsel.

Dari catatan Walhi Sumsel 4 Tahun terakhir ini wilayah lahan pangan milik petani bukan milik korporasi sekitar 500 ribu Hektar yang selama tahun ini semakin berkurang penyusutan. " lahan lahan petani ini sekarang ini menyusut sekitar 200.000 hektar, kalau kita memperhatikan penguasaan lahan yang telah diberikan pemerintah ini sangat timpang sekali," ujarnya.

Para petani yang hadir merupakan petani yang mengalami krisis di mana lahan garapan mereka yang terancam, ada beberapa perwakilan petani yang lahannya terancam dengan ekspansi perkebunan sawit yang keluar izinnya di tahun 2018. "Bagaimana komitmen Pemerintah untuk mengurangi ketimpangan permasalahan ini tapi masalahnya izin yang dikeluarkan masih terjadi tidak ada upaya pencabutan izin tidak ada review izin perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan perusahaan yang melakukan pembakaran, kami menilai kebijakan legislatif dan yudikatif berpihak kepada  koporasi dan pemodal saja" tegas Direktur Eksekutif Walhi Sumsel.

Disinggung soal perusahaan yang melakukan pembakaran lahan, di jelaskan Muhammad Ali, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel " ada 8 titik yang kami lakukan investigasi setidaknya ada 20 perusahaan yang memang kami memiliki dokumen dan wawancara dengan masyarakat. Memang karhutla ini ada tipelogi karhutla ini ada perusahaan yang ingin memperluas, ada perusahaan lama yang selalu terbakar, walaupun ada denda pemulihannya tapi itu belum cukup," ujarnya.

Sementara itu. Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati, terkait apa yang disampaikan massa aksi, beliau mengatakan bahwa DPRD Sumsel sepenuhnya mendukung, dan akan menjalankan apa yang sudah menjadi kewenangan DPRD Sumsel. "Yang menjadi kewenangan DPRD Sumsel akan segera kami tindak lanjuti, kami akan melakukan sesuai dengan fungsi kami," ujarnya.(ly).