PRD Sumsel Serukan, Bangun Persatuan dan Solidaritas Hadapi Covid-19

PRD Sumsel Serukan, Bangun Persatuan dan Solidaritas Hadapi Covid-19
Ist

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA - Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sumatera Selatan menyerukan bangun persatuan dan solidaritas dalam menghadapi wabah virus corona atau Covid-19.

"Kasus yang pasien yang4 dinyatakan positif Covid-19 terus bertambah, beragam implikasi terjadi di masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya tindakan yang memprihatinkan. Karena itu, membangun persatuan dan solidaritas sangat penting untuk tetap menjaga kondisi bangsa ini," kata Ketua PRD Sumsel, Jaimarta, di Palembang, Rabu (18/3).

Menurut dia, dampak yang teramat dikhawatirkan oleh pemerintah adalah pada sektor ekonomi. Kegiatan perdagangan (ekspor-impor) menjadi lesu. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Yunita Rusanti mengakui bahwa Covid 19 ini mempengaruhi kegiatan ekspor impor antara Indonesia dan China serta dengan negara-negara lain.  Hal tersebut dikarenakan negara-negara mitra dagang melakukan aksi lockdown dan berbagai pembatasan lainnya yang berdampak pada terhentinya kegiatan ekonomi dan perdagangan. 

Sejumlah negara tujuan ekspor dan impor, seperti China dan India menutup kran perdagangan akibatnya, Ekspor Indonesia menurun signifikan, tambah dia.

Ia menjelaskan, turnnya nilai tukar rupiah hingga melebihi Rp15.000 per dollar AS. Lalu diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, turunnya harga minyak sebagai akibat rendahnya permintaan, cadangan devisa akan tergerus meski pada awal tahun ini mengalami peningkatan mmenjadi USD 1.317 miliar.

Kondisi tersebut, berdampak terganggunya aktivitas ekonomi global juga sehingga investasi mengalami kelesuan, ujar dia.
 
Disisi lain, muncul juga masalah politik, seperti diketahui bahwa respons pemerintah Indonesia terhadap wabah korona dinilai sangat lambat. Penilaian itu bukan saja dari dalam dari namun juga dari luar negeri. Di dalam negeri sikap pemerintah sudah cukup membuat gundah di beberapa kalangan. 

Selain itu, wabah virus korona juga membangkitkan virus politik golongan sisa-sisa pilpres, yang disertai dengan menyebaran berita hoaks, menggunakan isu korona untuk saling menyerang antar kelompok lalu menimbulkan polemik yang menjebak masyarakat untuk bersikap tidak produktif.  Akibat selanjutnya adalah tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin menurun, jelas dia.

Keterlambatan respon pemerintah juga mengakibatkan tidak adanya tindakan konkrit dan terukur melalui garis koordinasi yang terpusat dan terpimpin secara khusus. Hal ini menyebabkan  adanya tindakan yang tidak singkron antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Terjangkitnya Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumardi oleh virus korona akan bedampak pada terganggunya jalan roda pemerintahan apalagi jika ada menteri lain juga terpapar. 

Karena itu, PRD mendesak negara mengambil tindakan harus cepat, tepat dan terpimpin dalam menghadapi Darurat Nasional Covid-19. Apalagi, melihat situasi belum adanya tanda-tanda virus korona mereda di tingkatan global, dan terus meningkatnya kasus positif Covid-19 di dalam negeri, kami menilai sudah cukup dijadikan dasar bagi negara untuk  menyatakan status Darurat Nasional. Memastikan protokol yang sudah ada (sesuai WHO) dapat dijalankan secara nasional dan integratif melalui satgas yang sudah terbentuk. Maka stagas harus berorientasi secara nasional. Hal ini penting agar tindakan terkoornidir dan solid dari pusat sampai daerah  dalam memerangi virus korona.
  
Penyampaian informasi dan setiap perkembangannya disampaikan melalui satu pintu secara jelas untuk menghindari kesalah pahaman di masyarakat. Pemerintah jangan menutup-nutupi informasi yang seharusnya diketahui oleh public agar dapat melakukan antisipasi secara mandiri. 

Pemerintah harus lebih cerdas dalam mengambil tindakan terkait kasus ini dengan mengedepankan sisi kemanusiaan dan keselamatan serta kesehatan rakyat daripada soal ekonomi dalam bentuk situmulus dan kemudahan investasi. Sektor ekonomi masyarakat (UMKM) justru menjadi penting untuk didukung sebagai antisipasi krisis global. Pengalaman membuktikan bahwa sektor UMKM yang menopang enonomi nasional saat terjadi goncangan. 

Selanjutnya, Membangun Posko Tangkal Korona (POSTAKOR) yang berbasis pada partisipasi masyarakat terlatih.
Dengan melqatih relawan dari warga setempat secara singkat dan praktis pada tindakan awal terkait virus korona. Posklo ini dipimpin oleh tenaga kesehatan yang komnpeten yang terkorodinasi dengan fasilitas kesehatan secara langsung. Posko juga berfungsi sebagai alat untuk mengedukasi warga terkait korona.

Setiap Puskesmas dan Rumah Sakit harus diberi arahan dan dibekali kemampuan kemampuan untuk melakukan tes virus korona. Untuk itu perlengkapan medis dalam menghadapi virus ini harus diadakan oleh pemerintah. Selain itu, tes ini harus dilakukan secara gratis berhubung banyak warga yang merasakan gejala flu tapi tidak berani melakukan tes karena biaya yang sangat mahal. 

Pemerintah juga, harus memastikan cadangan logistik aman, untuk negantisipasi kondisi darurat yang parah, maka negara harus memastikan cadangan logistik tetap aman. Untuk ini dibutuhkan  regulasi setingkat Keputusan Presiden untuk memastikan :
a.    Industri makanan, minuman serta obat-obatan tetap berjalan dengan baik dengan sistem distribusi yang terkontrol.
b.    Menjamin penghasilan pekerja yang dirumahkan atau dliburkan di semua sektor tetap diberikan oleh perusahaan atau tempat kerjanya.(ert)