TAMSPSFC Desak Gubernur Terpilih Tegas Terkait Status Kepemilikan SFC

TAMSPSFC Desak Gubernur Terpilih Tegas Terkait Status Kepemilikan SFC
Foto Istimewa

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA.com - Sejumlah advokad yang tergabung dalam Tim Advokasi Masyarakat Sumsel Peduli Sriwijaya FC (TAMSPSFC) meminta dan mendesak gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) terpilih Herman Deru, bersama DPRD Provinsi Sumsel untuk segera menyelesaikan permasalahan status kepemilikan Laskar Wong Kito. Demikian dilansir dari laman koranindonesia.id.

Ketua TAMSPSFC M Arif Gunawan mengungkapkan, upaya tersebut dilakukan pihaknya sebagai penyataan sikap terkait pernyataan Direktur Utama PT Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM) Muddai Madang, yang menyebut bahwa SFC  bukan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Selatan (Sumsel) belum lama ini.

“Karena dari data yang kami miliki, pembelian klub yang awalnya bernama Persijatim Solo FC tersebut, menggunakan dana APBD Pemprov Sumsel melalui Yayasan Sepakbola. Tapi belakangan disebut bahwa SFC itu milik PT. SOM,” ungkapnya, pada press conference di Rumah Tamu Cafe and Resto, Rabu (12/8/18) sore.

Dia melanjutkan, TAMSPSFC yang beranggotakan 25 orang advokad tersebut, juga memprotes keras pernyataan yang diutarakan oleh Muddai Maddang.

“Sebab dari data yang kita peroleh, bahwa saat ini 58% saham SFC masih dimiliki oleh Pemprov Sumsel melalui Yayasan Sekolah Sepakbola,” paparnya.

Apabila, dari penelusuran dan investigasi yang dilakukan nanti, ternyata ditemukan adanya masalah hukum. Tentu pihaknya akan membawa permasalahan tersebut kepada aparat penegak hukum. 

“Kalau memang ternyata ada masalah hukum, tidak bisa kita hindari lagi. Maka hukum yang harus turun. Tapi sejauh ini kita belum tahu ada motivasi apa di balik ini. Namun yang pasti dalam hal ini, klub sepakbola kebanggaan kita (SFC) yang jadi korban. Itulah yang kita sayangkan,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris TAMSPSFC Fahmi Nugroho melanjutkan, pihaknya juga akan mendorong dan mendesak gubernur terpilih (H Herman Deru) bersama DPRD Sumsel, segera membuat Perda yang intinya menjadikan SFC sebagai BUMD.

“Dalam waktu dekat kami akan segera menemui DPRD Sumsel untuk mempertanyakan persoalan ini. Karena bagaimana pun juga, dana yang dikeluarkan berasal dari APBD dan bersumber dari uang rakyat,” tandas alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri)  ini. (Saft)