Proyek Tol Kapal Betung Terancam Mangkrak

Proyek Tol Kapal Betung Terancam Mangkrak
Pengamat hukum di Sumsel,Adv. Mulyadi,SH,MH (ist)
  • PT SRIMP Belum Selesaikan Ganti Rugi Lahan

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA.com - Hingga kini proses pembayaran ganti rugi sejumlah persil tanah yang terkena proyek Jalan Tol Kayuagung-Palembang-Betung (Kapal Betung) belum juga tuntas. Salah satunya tanah seluas 17 hektar milik Mega Sawit Sriwijaya. Padahal, sebelumnya PT Sriwijaya Markmoer Persada (SRIMP) selaku pihak yang mengerjakan proyek ini telah meminta bundel dokumen lengkap terkait keabsahan kepemilikan tanah yang terkena proyek tersebut. Di sisi lain, informasi yang didapatkan dana yang dianggarkan untuk ganti rugi tersebut telah diserahkan kepada PT SRIMP.

Menyikapi hal tersebut, pengamat hukum di Sumsel, Adv.Mulyadi,SH,MH mempertanyakan prihal penundaan pembayaran ganti rugi yang hingga kini belum juga dilakukan PT SRIMP. “Harusnya, kalau memang dana buat pembayaran ganti ruginya telah tersedia tinggal diserahkan saja, kenapa ini justru malah PT SRIMP terkesan sengaja mengulur-ulur waktu dengan belum melakukan pembayaran ganti rugi,” imbuh Mulyadi yang juga merupakan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PWI Sumsel ini lugas.

Di kesempatan itu pula, Mulyadi menegaskan di sinilah pula peran dari instansi terkait seperti BPN mulai tingkat pusat sampai kabupaten diuji untuk menyoal hal ini. Mengapa demikian? lantaran proyek Tol Kapal Betung ini merupakan salah satu proyek yang masuk dalam rencana strategi nasional (renstra) yang sebelumnya telah dicanangkan Presiden Jokowi sehingga proyek ini tidak lantas menjadikan proyek ini mangkrak akibat belum tuntasnya pembayaran lahan. “Tentunya jangan sampai hanya karena ulah segelintir pihak yang terkesan sengaja menghambat pembayaran ganti rugi bisa berimbas pada terganggunya kelangsungan pengerjaan proyek nasional Tol Kapal Betung ini. Kalau sudah begitu di sinilah peran instansi terkait yang kredibilitasnya betul-betul dipertaruhkan karena hal ini sudah menyangkut kepentingan nasional secara keseluruhan,” katanya.

Nantinya, apabila dalam waktu dekat tak juga dilakukan pembayaran Mulyadi mendesak aparat penegak hukum baik penyidik Kejaksaan, Kepolisian jika perlu penyidik dari Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan.

“Jika PT SRIMP tak kunjung merealisasikan kewajibannya dengan membayar ganti rugi lahan yang terkena proyek ini dapat diindikasikan di sini sudah terjadi tindak yang merugikan keuangan negara alias korupsi. Kalau sudah begitu harusnya lembaga penegak hukum mesti cepat bertindak,” pintanya.

 Dikonfirmasi terkait masalah ini, pihak PT SRIMP melalui staf pembebasan lahan Tommy Adityawan menegaskan pihaknya masih menunggu hasil pengukuran lahan yang dikerjakan tim Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Tidak ada upaya untuk menghambat pembayaran ganti rugi kita malah pengennya bisa cepat dan tidak sampai berlarut-larut seperti ini,”tegas Tommy ditemui di kantor perwakilan PT SRIMP di Kompleks OPi Mall, Selasa (14/8/18). Khusus untuk lahan PT MMS yang terkena proyek Tol Kapal Betung ada dua Hak Guna Usaha (HGU) yang luasannya masih akan terlebih dulu diukur.(fdl)