Penelitian Dosen di Lingkungan Kopertis Wilayah II Masih Minim

Penelitian Dosen di Lingkungan Kopertis Wilayah II Masih Minim
Ketua Kopertis Wilayah II Slamet Widodo mediasriwijaya.com/Yanti

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA.COM - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Dosen di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II digelar di Hotel Aryaduta,  Jumat (16/11/18).

Ketua Kopertis Wilayah II Slamet Widodo mengatakan,  acara sosialisasi percepatan jenjang karir dosen, lektor,  lektor kepala dan guru besar.

"Melalui acara ini dijelaskan bagaimana percepatan jenjang kepangkatan. Perlu sosialisasi jenjang karir,  karena masih ada yang terkendala," ujarnya.

Dia menjelaskan,  Kopertis Wilayah II meliputi Perguruan Tinggi Swasta di Babel,  Sumsel,  Lampung dan Bengkulu, dengan total dosen 10.364 dosen tetap yayasan dan dosen PNS.

"Kami punya target dosen ini punya serdos.  Selain itu,  kami dorong dosen mengimplementasikan tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengajaran,  penelitian,  dan pengabdian masyarakat," katanya.

Slamet mengungkapkan,  ada fasilitas penguatan dosen Rp 1,9 triliun untuk penelitian.  Namun dari jumlah 10.364 dosen dilingkungan Kopertis Wilayah II,  yang dapat dana penelitian dosen di Kopertis Wilayah II sekitar 300 orang.  "Untuk melakukan kenaikan pangkat perlu ada penelitian, untuk selanjutnya dibuat jurnal nasional dan internasional.  Penelitian itu harus ada, dosen harus buat penelitian dan jurnal untuk kenaikan jenjang kepangkatan, " bebernya.

 Slamet mengungkapkan,  sosialisasi ini  dilakukan di 4 provinsi,  nanti digilir.  "Saya dorong dosen untuk melakukan penelitian.  Selain itu,  yang mendapat beasiswa S2 dan S3 luar negeri baru 21 dosen.  Kita berharap ke depan lebih banyak lagi dosen yang bisa meraih beasiswa ke luar negeri, " katanya.

Sementara itu,   Tim TPAK L2 DIKTI Wilayah II, Didik Susetyo memaparkan mengenai sosialisasi Penilaian Angka Kredit (PAK) dan Jenjang Jabatan Akademik (JJA). Kebanyakannya dosen belum memahami ketentuan dan syarat khusus dan umum dalam regulasi terkait. Tampaknya pengusul dan PAK tahu dari info atau katanya menurut kasus-kasus tertentu.

“Tahapan usulan harus dikawal informasi sesuai kewenangan baik syarat administrasi dan angka sehingga sosialisasi percepatan JJA dan PAK terus dilakukan,” ujarnya.

Didik menjelaskan, masalah PAK dan JJA akan muncul sejalan dengan mulainya pengusulan internal berkas program studi Fakultas, Universitas atau L2DIKTI. Penetapan persyaratan khusus artikel dilakukan pada jurnal internasional.

“Indikasi penolakan usulan belum dapat disetujui karena perguruan tinggi pengusul dan mensosialisasikan cara penilaian kepada tim penilai. Karena dalam penilaian peer-review tidak mencantumkan hasil penilaian kualitatif,” terangnya

Lanjutnya, Penilaian karya ilmiah sangat beragam, sehingga sulit menentukan guru besar di bidang apa nantinya. Sehingga adanya pertanyaan mengenai jumlah artikel yang banyak dalam satu tahun, melebihi jumlah atau angka kewajaran. “Kebanyakan artikel yang sama hanya mengganti objek penelitian dan dikembalikan pengusul,” paparnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Bina Darma Palembang, Sunda Ariyana memaparkan melalui sistem PAKJAFA atau Jaringan fungsional. Ada empat masalah utama yakni mengenai ketidaklengkapan administrasi, URL karya ilmiah salah, klaim kelompok karya ilmiah tidak benar dan indikasikan plagiasi. Tips dan triknya pendidikan/ijazah harus menyesuaikan dengan ilmu dan penugasan seperti termasuk dalam Buku Ajar dan buku referensi.

“Di sini maksudnya Buku Ajar defenisinya harus ada pegangan mata kuliah yang tertulis dan Buku Referensi adalah sebagai tulisan dalam bentuk buku yang dibuat dari suatu penelitian. Isi tulisan harus memenuhi syarat sebuah ilmiah itu sendiri,” pungkasnya. (Yanti)