Palembang Pionir Program SIMBG

Palembang Pionir Program SIMBG
(net)

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA.com -  Palembang kembali menjadi pionir (Pilot Project) program yang dicanangkan pemerintah Pusat. Kali ini, berkat komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sistem Infomasi Manajemen Bangunan dan Gedung (SIMBG) yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), pertama kali diuji coba di Palembang.

 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Akhmad Mustain melalui Kepala Bidang (Kabid) Kebijakan Pengaduan dan Pelaporan (PKP) Arif Akhadi menerangkan, SIMBG yang sudah diuji coba tersebut, merupakan tindak lanjut dari kunjungan mereka pada 18 April di Jakarta.

"Karena komitmen yang kuat dari Pemkot Palembang, jadi kita dipercaya menjadi pionir pelaksanaan aplikasi SIMBG," kata Arif, kemarin.

Arif menambahkan, Kota Palembang jadi pionir uji coba, di antara tiga kota di Indomesia,  pendampingan uji coba SIMBG yang dilakukan Kementerian PU-Pera terhadap pelayanan yang diberikan terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menjadi project percontohan untuk mempermudah sistem pelayanan.

"Jadi SIMBG ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017, terkait dengan percepatan berusaha, yang, di dalam satgas yang dibentuk, Pemkot Palembang diminta juga untuk membuat satgas percepatan berusaha di daerah. Yang mana , Palembang sudah membentuk satgas percepatan tersebut per januari 2018," katanya lagi.

 

Lebih lanjut disampaikannya, SIMBG ini jadi salah satu aksi yang memang secara jelas melaksanakan penyederhanaan mekanisme pelayanan perizinan khsususnya di bidang IMB.

 

"Jadi akan ada penyederhanaan terintegrasi, kemudian datanya lebih aman dan lebih sistematis," ungkapnya.

 

Saat ini, Pemerintah Pusat terus mendengungkan sistem aplikasi berbasis Online Sistem Submision (OSS). Jadi, pemanfaatan satu data untuk bersama-sama instansi terkait dan bisa langsung dimanfaatkan.

 

Dengan begitu, SIMBG ini pada saatnya nanti, bisa diterapkan secara definitif dan terintegrasi langsung dengan Kementerian PU-Pera, tanpa ada permintaan dan laporan yang dibuat pemerintah di daerah.

 

"Hanya dengan sekali klik, MPR punya datanya, Kementerian punya datanya dan bisa diawasi langsung Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah (Sekda)," ujarnya. (Saft)