KPK Warning Perusahaan Air Minum Lunasi Pajak Air Permukaan

KPK Warning Perusahaan Air Minum Lunasi Pajak Air Permukaan
Rapat Evaluasi dan Monitoring oleh Tim Koordinator Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) KPK (MEDIASRIWIJAYA.COM/Yanti)

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA.COM - Rapat Evaluasi dan Monitoring oleh Tim Koordinator Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) KPK, terhadap rencana aksi pemberantasan korupsi terintergrasi progam optimalisasi Pendapatan daerah pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) sebagai Wajib Pajak Air Permukaan (PAP) di Provinsi Sumatera Selatan digelar di ruang aula Bapenda Provinsi Sumsel, Kamis (6/12/2018).

Rapat ini dihadiri seluruh kepala UPTB Bapenda Sumsel, Dirut PDAM dan perusahaan air minum swasta se Sumsel. Ketua tim Korsupgah KPK RI, Adlinsyah Nasution mengatakan, dirinya mengumpulkan semua PDAM, karena mereka istilahnya pelangan air permukaan. Air permukaan itu sendiri adalah hak pajak daripada provinsi

"Saya ingin memastikan ada tidak mereka tunggakan. Kedua, saya ingin memastikan berapa sebenarnya yang mereka bayar, ini belum selesai besok lanjut lagi. Dengan catatan mereka bawa semua, lihat datanya dan yang mereka bayar sama tidak angkanya, kurang atau lebih angkanya itu yang mau dicek," ujarnya.

Dia menjelaskan, pihaknya tidak bicara target, karena berapa yang pemakai ya bayar, ini yang mau kita pastikan. Besok mereka harus bawa data, pastikan berapa yang mereka setor dengan yang pakai.

"Caranya berapa yang dikeluarkan yang akan jadi perbandingan acuannya. Kalau kurang ya mereka harus bayar, kita mau memastikan semuanya, KPK mau bantu optimalisasi daerah," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Sumsel Neng Muhaibah mengatakan, pihaknya akan meningkatkan, karena tadi ternyata ada yang terkuak kalau ada yang belum nyetor.

"Mereka ditemukan dengan KPK, untuk dilunasi 2017 dan 2018 bearti 2 tahun. Kita lihat diakhir Desember akan kelihatan, mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa suplus pendapatan di 2018," katanya.

Neng mengungkapkan, kalau sudah sekali dilakukan seperti ini, mungkin takut dan Kedepan mereka akan taat.

"Kita tidak menargetkan, tergantung berapa pengambilan airnya, seberapa banyak pengambilan airnya ya mereka harus setor," ucapnya.

Untuk penunggakan sendiri, KPK sudah ditekankan tadi harus dibayar.

"Untuk nominalnya, kita tidak tahu karena beda-beda. Besok juga akan kita lanjutkan lagi untuk lebih tau kejelasanya," pungkasnya. (Yanti)