KPK Apresiasi Walikota Palembang Optimalkan PAD

KPK Apresiasi Walikota Palembang Optimalkan PAD
MEDIASRIWIJAYA.COM/Net Ilustrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  • 26 Titik Reklame di Jalan Utama Dicopot

PALEMBANG,  MEDIASRIWIJAYA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, yakni strategi Wali Kota Palembang, H Harnojoyo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diungkapkannya disela deklarasi program optimalisasi penerimaan daerah melalui penertiban reklame di wilayah Kota Palembang bersama KPK di halaman DPRD Kota Palembang, Kamis (6/12).

Wakil Ketua KPK, Saud Sitomorang Mphd mengatakan, tidak ada negara berkembang tanpa pajak. Besaran pajak di Indonesia baru 10 persen, sedangkan negara maju sudah mencapai 30-40 persen. "Ini bukan tidak mungkin bisa kita lakukan,  jika mau bekerja keras dan bersinergi antara pemerintah,  pelaku usaha dan Wajib Pajak (WP)," ujarnya.

Bahkan Pemkot Palembang berani menaikkan target PAD hingga Rp500 miliar. "Saya dengar tercapai,  dari penerapan tapping box yang dipasang disetiap restoran atau rumah makan di Kota Palembang. Saya sangat salut kinerja pak Harnojoyo dengan membuat terobosan seperti ini," ungkapnya. 

Saud menambahkan, 5 hal kinerka KPK yang sudah menjadi tupoksi yakni penindakan,  koordinasi,  supervisi,  monitoring dan pencegahan. "Mudah-mudahan kalau Palembang sudah mampu membuat terobosan seperti ini saya percepatan pembangunan infrastruktur dapat terwujud, " harapnya. 

Sementara itu Walikota Palembang,  H Harnojoyo mengucapkan terimakasih kepada kepada KPK karena berkenan hadir untuk bersama-sama menggelar deklarasi. Ia mengatakan salah satu penyumbang PAD adalah reklame,  tetapi pemasangan reklame juga diharapkan agar penyelenggara dapat teratur, tertib dan sesuai estetika selain itu tidak mengandung SARA. 

Untuk itu,  pihaknya mengambil tindakan tegas untuk menurunkan paksa reklame yang dinilai sudah habis masa izin dan pembongkaran dalam rangka upaya mendukung penataan kota Palembang. "Jila tidak diturunkan akan diberikan sanksi dan tidak boleh memasang sampai waktu yang ditentukan," tegasnya. 

Untuk itulah dilaksanakannya deklarasi sekaligus pencopotan reklame tak berizin,  pihaknya menurunkan lebih kurang 500 personil, alat untuk eksekusi agar penertiban relame berjalan dengan baik, personil dibagi 4 wilayah untuk menurunkan 26 titik reklame di jalan utama. "Kalau total reklame yang ada ada 164 titik tersebar di Kota Palembang, penertiban secara bertahap akan dilakukan sampai reklame tidak terpasang lagi, " ujarnya. (Saft)