Komisi III DPRD Kota Palembang Sidak, Temukan Amdal Dua Lembaga Usaha Besar Ternyata Masih Bergabung

Komisi III DPRD Kota Palembang Sidak, Temukan Amdal Dua Lembaga Usaha Besar Ternyata Masih Bergabung
PTC Mall (net)

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menemukan, bangunan komersil milik PT Pandawa Lima Halim Bersama (PLHB) atau Palembang Trade Center (PTC) Mall, tidak memiliki kelengakapan izin, yang menyebabkan kerugian negara.

Hal itu terungkap saat Komisi III DPRD Kota Palembang, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap bangunan dan pemeriksaan kelengkapan izin mendirikan bangunan (IMB) yang terletak di jalan R. Sukamto, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur (IT) III Palembang, Jumat (14/9/18).

Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah anggota Komisi III DPRD Kota Palembang, dan jajaran Kecamatan IT III, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) serta DLHK Kota Palembang, didapati jika Analisis Mengenai Dampak lingkungan (amdal) masih tergabung jadi satu antara PTC Mall dan Novotel Palembang.

Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang, Ali Syaban menyampaikan, meski telah memenuhi seluruh izin yang dilakukan terkait kegiatan pengembangan pembangunan kawasan PTC Mall, ternyata masih ada beberapa kekurangan yang belum dipenuhi. Seperti amdal yang masih jadi satu antara Hotel Novotel dan PTC Mall. "Hasil pertemuan kita hari ini, kita menyikapi apa yang telah dilaporkan masyarakat kemarin. Kita datang langsung ke lapangan PTC ini, dan bertemu langsung dengan manajemen yang diwakili Candy Suryono," ungkapnya.

Menurutnya, DPRD tidak melarang investasi apa pun yang masuk ke Kota Palembang. Hanya saja, ada aturan hukum yang harus dipatuhi. Karena itu berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang dan keamanan serta kenyamanan pengguna ke depan.

Dalam kajian mall dan hotel itu tidak bisa sama. Contoh  antara PTC Mall dan Novotel amdalnya harus terpisah. Kalo mall dan perdagangan dan tidak bisa disamakan dengan hotel, apalagi tempatnya terpisah dengan jaraknya hampir 200 sampai 300 meter. "Ini harusnya terpisah, jadi PTC amdalnya sendiri dan Novotel amdalnya sendiri," imbuhnya.

Terkait kerugian yang dialami Pemerintah, politisi Partai Demoraksi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini akan mengecek kerugian yang diakibatkan. Apalagi, SK SLF (Sertifikat Laik Fungsi) belum ada. "Akibat dari semua ini, tentu ada kerugian negara yang diakibatkan, tapi kita belum dapat menentukan berapa. Tapi ini akan jadi catatan kita dalam mengawasi dan meminta DLHK harus perhatikan aturan dan tidak ceroboh dalam mengeluarkan izin," tuturnya.

Ali mengatakan, setelah pertemuan hari ini, akan dilakukan lagi pertemuan-pertemuan selanjutnya. Termasuk meminta pihak manajemen PTC Mall ini segera melengkapi SK SLF yang sudah menjadi aturan pusat. "SK SLF ini harus dilengkapi, karena itu sudah jadi salah satu syarat sesuai aturan Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung," imbuhnya.

Sementara itu, GM PT PLHB, Candy Suryono menyampaikan, akan melaksanakan rekomendasi yang disampaikan Komisi III DPRD Kota Palembang, melalui pertemuan hari ini. "Antara Amdal hotel dan PTC memang waktu itu, masih menjadi satu. Hari ini kita mendapat masukkan dari Ketua Komisi III harus dipisah, maka akan kita pisah. Apalagi tadi dari DLHK mendengar sendiri apa yang disampaikan, maka akan dipisah," ungkapnya.

Candy mengaku, sebenarnya izin terkait pengembangan sudah dikeluarkan tahun 2017. Hanya saja, dari BLH (DLHK) tidak pernah menyampaikan jika antara amdal PTC Mall dan Novotel harus dipisah. Apalagi terkait kelengkapan SLF yang menjadi aturan baru tidak pernah ada informasi jika hal tersebut harus jadi salah satu kelengkapan wajib. Dan dari BLH tidak pernah menyampaikan apa pun. "Kita waktu itu berpijak pada pemiliknya satu, ternyata perkembangan baru di sini bahwa kalaupun pemilik satu, karena sifat bisnisnya berbeda harus dipisahkan maka kita ikut. Sama halnya kami harus melengkapi SLF kita juga akan ikut," tandasnya.

Dikonfirmasi terkait hasil temuan Komisi III DPRD Kota Palembang hari ini, perwakilan dari DLHK Kota Palembang langsung menghilang usai sidak. Usai melaksanakan pertemuan, DLHK yang diwakili Kepala Bidang (Kabid) Tata Lingkungan, langsung pergi meninggalkan ruangan. (01)