Kasus Oknum Kades, Penyidik Diminta Transparan

Kasus Oknum Kades, Penyidik Diminta Transparan
Kapolres OKI AKBP Donni Eka Syahputra SH SIK MM (MEDIASRIWIJAYA.com/novi)

AKNP Donni : Sabar, tidak Perlu Buru-buru Jika Belum Lengkap

KAYUAGUNG, MEDIASRIWIJAYA.COM - Ditahannya Kepala Desa (Kades) Desa Gajah Makmur Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), masih tahap pengembangan dari pihak Polres OKI. Sebab akan ada tersangka baru.

Ketua Lembaga Komite Pemberantasan Korupsi Perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Abdullah LL melalui anggota Lembaga KPK OKI, Ustra Harianda, Kamis (6/12) mengatakan, sebaiknya Kades Gajah Makmur Sungai Menang Ahim yang saat ini ditahan atas dugaan korupsi agar terbuka dalam proses pemeriksaan.

"Jika ada oknum yang terlibat, saya kira Ahim tidak perlu takut mengungkapkan keterlibatan oknum lainnya dalam kasus ini. Dirinya menyarankan, jangan mau terpenjara sendirian, sementara yang lainnya ikut menikmati hasilnya masih bisa tidur nyenyak," tutur Ustra.

Dirinya juga meminta pihak-pihak yang telah dipanggil sebagai saksi juga bisa koorperatif dalam menguraikan kasus dana desa sehingga penanganan kasus yang diduga adanya keterlibatan oknum-oknum yang bermain dalam anggaran dana desa ini dapat diungkap kepolisian dengan cepat.

Ustra menyayangkan jika kemungkinan terjadi terkait sikap tersangka Ahim maupun saksi-saksi bersikap tidak koorperatif dalam memberikan keterangan. Jika kemungkinan ini benar dilakukan, tentunya akan memperlambat proses penyelesaian kasus ini.

"Terbuka sajalah akan lebih baik. Apalagi saya dengan sinyalemen ada pejabat dinas tertentu enggan memberikan dokumen yang dibutuhkan penyidik," tutur Ustra.

Dirinya berkeyakinan, Polres OKI mampu tegakkan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai dengan semangat profesional, modern, terpercaya (Promoter)

"Sejauh ini, dalam kasus kades Ahim, Unit Pidana Korupsi Polres OKI sudah bekerja profesional. Terlebih lagi, bukan tidak mungkin, dalam proses kasus yang menyita waktu setahun lebih ini, banyak pihak yang mencoba menghalang-halangi penegakan hukum ini sendiri," tuturnya. 

Ustra meneruskan, mengingat sejak digulirkan dana desa di OKI, pengungkapan kasus korupsi kades Ahim merupakan yang pertama kali terjadi, tentunya Polres OKI menjadi sorotan publik. Boleh dikatakan, integritas kepolisian sedang dipertaruhkan di sini.

"Seperti banyak kita dengar, mayoritas pengaduan penanganan kasus korupsi terkesan tebang pilih. Perkara korupsi sebenarnya melibatkan berbagai pihak, tetapi pengusutannya dianggap hanya kepada pihak tertentu saja," katanya sembari menunjukkan dokumen beberapa temuan penyimpangan dana desa, serupa dengan kasus yang tengah membelit Kades Ahim.

Dikatakannya juga, keberhasilan ungkap kasus ini menjadi semacam peringatan kepada jajaran kades dan stakeholdernya untuk tidak bermain-main dalam menggunakan anggaran dana desa. Disambung dia, persoalan lainnya tentu nantinya akan bergulir di Kejaksaan. Menurutnya, kinerja kejaksaan harus sinergi. Kemungkinan mengenai laporan bolak-balik berkas perkara antara polisi dan Kejaksaan yang tak kunjung tuntas harus dihindari.

"Jangan sampai perkara ini hanya bolak balik saja. Ini harus ada kepastian, kalau memang sudah layak ya diproses, kalau tidak ya SP3. Atensi masyarakat cukup tinggi atas kasus ini," tegasnya.

Kapolres OKI AKBP Donni Eka Syahputra SH SIk MM kepada wartawan mengatakan, beberapa hari lalu pihaknya menjemput paksa Kades Gajah Makmur (Ahim) di rumah dan kini ditahan di Mapolres OKI, karena bertatus tersangka akibat dugaan penyalahgunaan Dana Desa tahun anggaran 2016-2017 senilai Rp 315 juta.

"Sampai kini kasus tersebut masih dalam proses. Ada beberapa orang yang juga kami periksa sebagai saksi, detailnya ada di Satreskrim," kata Kapolres OKI sembari mengatakan pihaknya sangat berhati-hati dalam memproses laporan dugaan Tipikor.

Karena masih diproses di Polres OKI, ujar Donni, berkas pemeriksaan Kades Gajah Makmur tentu belum diserahkan ke Kejari OKI.

"Tidak perlu buru-buru jika belum lengkap, karena jika tidak P-21 maka berkas akan dikembalikan lagi oleh kejaksaan ke Polres agar dilengkapi," tandas Donni. (Novi)