Integritas Fakhruddin Dipertanyakan, Melihat Hasil Keputusan DKPP

Integritas Fakhruddin Dipertanyakan, Melihat Hasil Keputusan DKPP
ilustrasi (net)
  • Berhenti Jabat Ketua Panwaslu Kini Jadi Anggota Bawaslu OKI

KAYUAGUNG, MEDIASRIWIJAYA.com -- Setelah keluarnya vonis dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyidangkan perkara pelanggaran Etik yang dilakukan mantan Ketua Panwaslu OKI M Fakhruddin SH. Dinyatakan diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Panwaslu dan diberikan tindakan tegas. Namun, Fakhruddin kembali jabat sebagai anggota Banwaslu OKI.

Maka itu, sejumlah elemen menyayangkan kembali dilantiknya Fakhruddin sebagai pengawas pemilu yang telah dianggap bersalah berdasarkan keputusan DKPP pelanggaran Etik tersebut. Keputusan terhadap Ketua Panwaslu itu, keluar setelah mantan ketua Panwaslu OKI tersebut dilantik kembali sebagai anggota Bawaslu OKI periode 2018 - 2023 bersama 4 komisioner lainnya.

Informasi dihimpun, dalam keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, berdasarkan Putusan No.160/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 29 Agustus 2018. M Fakhruddin diberhentikan dari jabatannya dan mendapatkan teguran keras atas tindakannya meminta THR kepada salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pilkada OKI 2018, sebagaimana laporan dari tim Calon Bupati OKI Pilkada 2018 nomor urut 3, H Azhari-H Qomarus Zaman pada 21 Juni 2018.

Wakil Ketua DPD Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) OKI, M Ali Musa, Jumat (14/9/18) mengatakan, keputusan DKPP tersebut tidak berpengaruh terhadap posisi M Fakhruddin, pasalnya, meskipun telah dinyatakan bersalah dan diberhentikan sebagai Ketua Panwaslu OKI dan diberikan teguran keras, namun yang bersangkutan tetap saja menjadi salah satu komisioner Bawaslu OKI.

"Panwaslu memang sudah bubar, dan berubah nama jadi bawaslu jadi tidak diberhentikan pun masa jabatannya berakhir," kata Ali yang menganggap DKPP tak tegas dalam hal tindakan kerasnya. Karena di dalan komisioner bawaslu ada oknum yang dapat kartu merah dan tak layak duduk sebagai pengawas pemilu.

Menurut Ali, meskipun saat ini Bawaslu OKI telah terbentuk dan telah terpilih komisioner yang baru dan nama M Fakhruddin menjadi salah satunya, harusnya hal ini dapat ditinjau ulang dan bukan pembiaran saja. Lalu siapa yang bertanggungjawab atas prilaku buruknya apabila terulang lagi.

"Ini masalah Integritas penyelenggara, bagaimana kita bisa percaya dengan orang yang sudah terbukti melakukan pelanggaran, apakah tidak ada nama orang lain yang lebih layak, atau jangan-jangan bawaslu Sumsel sengaja melindunginya," tutur Ali.

Hal senada diungkapkan Ketua Aliansi Indonesia Kelana Dewi SP, terpilihnya M Fakhruddin sebagai komisioner Bawaslu OKI menjadi "Noda" dalam lembaga yang akan mengawal proses demokrasi di Kabupaten OKI yang jujur adil dan berintegritas.

"Siapa yang bisa menjamin hal serupa tidak terulang, namun mengantisipasi adalah jalan yang terbaik, jangan sampai nanti muncul preseden buruk bagi Bawaslu OKI," tegas Kelana ketika berbincang dengan wartawan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumsel, Junaidi ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, keputusan DKPP tidak akan mempengaruhi hasil putusan atas pelantikan Bawaslu OKI. Bahkan keputusan tersebut tidak akan menjadi pertimbangan bagi Bawaslu Sumsel untuk merevisi atau merestrukturisasi OKI. "Dalam putusan tersebut sudah diberikan sanksi, dan dianggap sudah selesai," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), M Fahruddin, diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Putusan No.160/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 29 Agustus 2018. Fahruddin diadukan oleh Calon Bupati OKI Pilkada 2018 nomor urut 3, Azhari - Qomarus pada 21 Juni 2018.

Dalam persidangan terungkap, Fahruddin menghubungi nomor telepon Calon Wakil Bupati (Cawabup) OKI nomor urut 1, Djakfar Shodiq pada 8 Juni 2018, untuk meminta keterangan terkait aduan masyarakat sipil atas nama Asnuri bahwa pasangan calon (paslon) nomor urut 1 telah membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada masyarakat. Dalam percakapan salah sambung tersebut—nomor telepon yang dihubungi oleh Fahruddin ternyata merupakan nomor telepon Ketua Tim pemenangan paslon nomor urut 3—Fahruddin meminta THR kepada Ketua Tim pemenangan paslon nomor urut 3, yang ia ketahui sebagai Cawabup nomor urut 1. 

Dari rekaman isi percakapan yang menjadi barang bukti Pengadu, Fahruddin menyampaikan kalimat “buat lebaran Pak, rezeki Bapak tu”.

Di persidangan, Fahruddin menyatakan bahwa dirinya menelepon Paslon nomor urut 1 sebagai cara untuk memancing informasi dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat. Menurutnya, dengan mencoba meminta THR, dirinya akan mendapatkan informasi terkait pembagian THR kepada masyarakat.

Fahruddin baru menyadari bahwa yang dihubunginya adalah Ketua Tim pemenangan paslon nomor urut 3 lima hari kemudian, tanggal 13 Juni, ketika menerima informasi bahwa dirinya diadukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan oleh Tim pengacara Paslon nomor urut 3.

“Teradu mengetahui telah salah menghubungi tersebut setelah memperoleh informasi bahwa ada Tim Pengacara yang melaporkan Teradu ke Bawaslu Sumsel dan ada rekaman pembicaraan Teradu meminta THR kepada calon wakil bupati OKI atas nama Djakfar Shodiq,” sebagaimana tertulis di dalam Putusan DKPP yang dapat dilihat pada laman http://dkpp.go.id.

Terhadap kejadian tersebut, DKPP menilai tindakan Fahruddin yang ia dalihkan sebagai tindakan investigasi tidak sesuai dengan norma hukum dan etika. Tindakan investigasi tidak didukung oleh standar operasional prosedur serta petunjuk teknis yang benar.

“Semua tindakan Teradu dan Tim yang dibentuk dalam rangka investigasi tersebut dilakukan dengan tidak profesional, mengandalkan improvisasi. Oleh karenanya, DKPP menilai tindakan Teradu dapat mencoreng nama baik penyelenggara pemilu di mata publik disebabkan tindakan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Apalagi, pihak yang dihubungi tersebut adalah Calon Wakil Bupati yang notabene sarat akan kepentingan,” tulis DKPP.

Akhirnya, Fahruddin dikenai sanksi peringatan keras dan pemberhentian sebagai Ketua Panwas OKI. (Novi)