Iklan Caleg di Media  21 Hari Sebelum Masa Tenang

Iklan Caleg di Media  21 Hari Sebelum Masa Tenang
Koordinator Anggota Bawaslu Provinsi Sumsel Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Iwan Ardiansyah (MEDIASRIWIJAYA.COM/Yanti)

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA.COM - PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan PKPU Nomor 32 Tahun 2018, Calon legislatif (Caleg)  diperbolehkan melakukan pemasangan iklan kampanye di media pada 24 Maret hingga 13 April 2019. Bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana 1 tahun atau denda Rp 12 juta.  

Koordinator  Anggota Bawaslu Provinsi Sumsel Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Iwan Ardiansyah mengatakan proses tahapan pemilu 2019 telah diatur dalam PKPU Nomor 32 Tahun 2018.  "Dalam PKPU Nomor 32 Tahun 2018 telah dijelaskan bahwa iklan caleg di media baik cetak,  TV dan online dilaksanakan 21 hari sebelum masa tenang.  Pemasangannya pada 24 Maret hingga 19 April 2019," ujarnya saat diwawancara di ruang kerjanya,  Rabu (23/10/18).

Lebih lanjut Iwan menuturkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada media terkait peraturan tersebut. "Kita berharap saat ini tidak ada lagi pemasangan iklan Caleg di media baik cetak,  TV dan online. Karena kita telah berupaya melakukan pencegahan dengan sosialisasi," katanya. 

Iwan menegaskan,  jika masih ada iklan Caleg yang tayang di media massa baik cetak,  TV atau online,  itu artinya media massa dan Caleg tersebut telah melakukan pelanggaran. "

"Kalau masih ada yang melakukan kampanye di media massa di luar PKPU Nomor 32 Tahun 2018, maka akan ada sanksi yakni pidana 1 tahun atau denda Rp 12 juta.   Sanksi itu jelas dikenakan kepada Caleg yang memasang iklan di media.  Selain itu,  media yang menerima iklan Caleg juga akan dikenakan sanksi sesuai aturan dari Dewan Pers, " bebernya. 

Lebih lanjut Iwan menjelaskan, sebelum tanggal 24 Maret,  Caleg dilarang melakukan kampanye berbentuk pemberitaan di media. "Pemberitaan Caleg yang bermuatan kampanye berisi visi, misi, program kerja dan citra diri itu juga dilarang sebelum tanggal 24 Maret. Jika pemberitaannya mencantumkan salah satu dari empat komponen tersebut,  itu sudah kategori kampanye.  Apalagi di pemberitaannya menyebutkan nomor urut Caleg dan nama partai.  Jelas itu pelanggaran,  " katanya. 

Iwan mengungkapkan,  pada 25 Oktober 2018 akan digelar deklarasi kampanye bermartabat di Hotel Horison Palembang. Acara itu akan dihadiri pengurus partai,  caleg,  Pangdam, Kapolda,   dan instansi pemerintahan terkait. 

"Untuk media cetak kita telah melakukan pengawasan,  sampai saat ini belum ditemukan pelanggaran.  Namun untuk media online dan media sosial kita agak sulit melacaknya.  Oleh sebab itu,  kita bekerjasama dengan tim cyber Polda Sumsel untuk ikut membantu melakukan pengawasan. Jika terbukti melakukan pelanggaran tentu ada sanksi," pungkasnya. (Yanti)