Diskusi dan Bedah Buku Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman Bersama KY dan UMP

Diskusi dan Bedah Buku Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman Bersama KY dan UMP
Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia bekerjasama dengan UMPalembang menggelar diskusi dan bedah buku Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, di Aula Kantor Pusat Administrasi UMP, Jumat (26/10/18). Foto ist. (MEDIASRIWIJAYA.COM)

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA.COM – Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) menggelar diskusi dan bedah buku Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, di Aula Kantor Pusat Administrasi UMP, Jumat (26/10/18).

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor I UMP Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd., ini menghadirkan pembicara, yaitu H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Anggota DPR RI dengan materi Manajemen Hakim Berdasarkan Perspektif DPR RI, dan Prof. Dr. Drs. H. Marshal NG, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum UMP dengan materi Manajemen Hakim Ideal, serta Feri Amsari, S.H., LL.M., Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum., menjadi moderator dalam  diskusi dan bedah buku Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman tersebut.

 

Foto bersama narasumber bedah buku (MEDIASRIWIJAYA.COM)

 

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd., mengatakan, UMP terdiri dari 7 Fakultas, di antaranya Fakultas Hukum yang merupakan Fakultas paling senior, dan KY sendiri sudah sering bekerjasama dan datang ke FH UMP.

“UMP mendapat banyak manfaat dari kolaborasi FH dan KY ini dalam sisi pemacu para dosen dalam meningkatkan publikasinya” ungkap Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd.
Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum., dalam Keynote Speechnya menuturkan, diskusi dan bedah buku ini menjadi bagian implementasi MoU antara FH UMP dan KY.

“Ke depan kegiatan Klinik Etik, akan jadi agenda selanjutnya karena sangat berharga bagi KY dan FH UMP, bahkan dalam pertemuan berikutnya akan membahas isu hukum terkini” ujar Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.
Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum., menambahkan, akuntabilitas dalam manjemen kehakiman akan menghasilkan independensi yang bermartabat dengan mekanisme yang melibatkan unsur dan institusi lain yang ditambah dengan tahapan yang mengakomodir masyarakat. (Saft)