BPJS Ketenagakerjaan Perluas Coverage Layanan untuk Pekerja Migran

BPJS Ketenagakerjaan Perluas Coverage Layanan untuk Pekerja Migran
Kunjungan kerja spesifik masa persidangan II tahun sidang 2018-2019 ke Provinsi Sumsel (MEDIASRIWIJAYA.COM/Saft)

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA.COM - Jaminan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi perhatian dari Komisi IX DPR RI, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta BPJS Ketenagakerjaan Sumsel. Untuk itu, saat melakukan kunjungan kerja spesifik masa persidangan II tahun sidang 2018-2019 ke Provinsi Sumsel, Komisi IX DPR RI meminta agar BPJS Ketenagakerjaan dapat memperluas cakupan (coverage) jaminan perlindungan pekerja migran Indonesia, tak terkecuali yang berasal dari Sumsel.

“Selama ini jaminan perlindungan yang selama ini dirasakan baru enam coverage saja. Kita harapkan bisa diperluas menjadi 13 coverage seperti yang sudah dilakukan oleh konsorsium asuransi sebelumnya,” kata Ketua Rombongan Komisi IX DPR RI, Ir Ichsan Firdaus. 

Untuk itu, lanjut Ichsan, agar BPJS Ketenagakerjaan bisa melakukan tugasnya dengan maksimal, maka pihaknya juga mendesak pemerintah untuk segera dilakukan revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2017, dan harus disesuaikan dengan UU No 18 tahun 2017.

Kunjungan kerja spesifik masa persidangan II tahun sidang 2018-2019 ke Provinsi Sumsel (MEDIASRIWIJAYA.COM/Saft)

"Memang sudah ada pertemuan dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dan BP3TKI, tapi masih ada beberapa item yang belum selesai, seperti mengenai bantuan hukum bagi pekerja migran kita dan soal pengajian yang dibelum dibayar serta permintaan penambahan kuota untuk beasiswa anak pekerja yang sebelumnya hanya berlaku bagi satu anak menjadi dua anak. Apapun itu kami minta untuk segera diselesaikan sehingga menjadi payung hukum bagi pekerja," jelasnya.

Sampai saat ini, Komisi IX DPR RI menilai masih banyak hal yang belum bisa dicover semisal pekerja migran yang sakit sebelum berangkat dan hal-hal yang berkaitan dengan klaim asuransi. "Harus ada sinergitas, jangan sampai crowded saat ada persoalan," ujarnya.

Selain itu, Komisi IX DPR RI juga meminta agar BPJS Ketenagakerjaan bekerjsama dengan KBRI untuk menyediakan layanan pada kantong-kantong pekerja migran Indonesia di negara yang jumlah pekerjanya besar, sehingga layanan seperti pengajuan klaim dan lainnya bisa lebih cepat. 

Kunjungan kerja spesifik masa persidangan II tahun sidang 2018-2019 ke Provinsi Sumsel (MEDIASRIWIJAYA.COM/Saft)

"Seperti di Malaysia, Hongkong dan Taiwan sebaiknya memang disediakan, jadi disana ada loket yang bisa diakses oleh pekerja," jelasnya.

Sementara itu, Inda D Hasman, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan didampingi Arief Budiarto, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagsel menambakan, pihaknya masih menunggu koordinasi lintas sektor terutama untuk penempatan layanan di KBRI, berbeda prosesnya dengan penempatan di BP3TKI yang dinilai lebih mudah.

"Penempatan layanan di KBRI memang kami nilai penting, tapi memang perlu kajian seperti nantinya tupoksinya. Tempatnya bagaimana apakah sewa atau menumpang di KBRI. Ini programnya ada di dewan direksi, naun kami secara masif tetap mendorong agar cepat dilakukan," ujarnya.

Sedangkan untuk perluasan layanan coverage, sambung dia, saat ini memang sudah menjadi pembahasan.

“Ya, kita akan upayakan perluasan coverage dari 6 menjadi 13 coverage,” tukasnya. (saft)