ASN diperiksa Terkait Nepotisme Direktur PDAM Tirta Lematang

ASN diperiksa Terkait Nepotisme Direktur PDAM Tirta Lematang
Kejari Lahat periksa ASN terkait Pengangkatan Direktur PDAM yang diduga nepotisme. (Foto ist)

LAHAT, MEDIASRIWIJAYA.com - Terkait laporan dugaan nepotisme, terhadap pengangkatan Cholil Mansyur kakak kandung Bupati Lahat, sebagai Direktur PDAM Tirta Lematang beberapa waktu lalu. Kejari Lahat mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Aparatul Sipil Negara (ASN) Pemkab Lahat.

"Tujuh orang telah dimintai klarifikasi, enam diataranya ASN. Perkaranya sedang kita periksa secara yuridis, kita masih mengumpulkan data untuk bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Lahat, Jaka Suprana, Rabu (5/12).

Pemeriksaan tersebut katanya, dilakukan Kejari Lahat setelah aksi protes dan laporan masyarakat yang menuding adanya upaya bagi-bagi jabatan ke keluarga Bupati Lahat. Bahwa Bupati Lahat dinilai sudah menyalahi Permendagri Nomor 37 pasal 35 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pada huruf h, usia paling tinggi 35 tahun, sedangkan usia kakak kandung Bupati Lahat ini sudah diatas ketentuan. Untuk dipasal 57, hurup j, tidak pernah terpidana yang merugikan negara. Sedangkan Cholil sendiri pernah dihukum 1 tahun 8 bulan penjara. Perkara korupsi pembangunan tembok penahan Sungai Lematang. Ketika Cholil menjabat Kepala BPBD Lahat.

Sedangkan untuk Permendagri No 2 tahun 2007 Tentang Organisasi Kepegawaian Perusahan Daerah Air Minum. Pasal 4 ayat 1 huruf f dengan jelas menuliskan, calon direksi tidak terikat hubungan keluarga dengan kepala daerah. Sedangkan Cholil sendiri merupakan kakak kandung Bupati Lahat.

"Apakah nantinya ada kesalahan terhadap sifatnya ketentuan dan aturan, masih perlu kita kumpulkan bahan. Sebenarnya delapan orang, satu orang lagi belum penuhi panggilan. Tujuh orang itu diantaranya pihak inspektorat, kabag umum, kabag hukum, dan Direktur PDAM lama, " terangnya.

Ditanya status tujuh orang yang diperiksa itu, serta apakah perkara tersebut bisa dinaikan statusnya ke tingkat penyidikan. Jaka menjelaskan pihaknya masih harus mengumpulkan data lebih dulu. Masih menelusuri ada tidaknya unsur nuansa pidana, dalam perkara tersebut. Jikapun ada, masih melihat siapa yang berwenang melakukan penyidikan, apakah polisi atau pihaknya.

"Proses masih berlanjut sehingga status tujuh orang yang telah dipanggil pun berstatus saksi," tambahnya.(net)