PEPCI dan LPCI digugat minta dibubarkan dan di laporkan ke Polisi

PEPCI dan LPCI digugat minta dibubarkan dan di laporkan ke Polisi
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA.com - PEPCI dan LPCI digugat di PN Jakarta Pusat oleh perusahaan kontraktor PT. Wadu Sadundu, dalam website resmi SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan tersebut diregister dalam nomor perkara 769/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, sidang perdana akan dimulai pada tanggal  09 Januari 2020.

Fahmi Nugroho, pengacara PT. Wadu Sadundu mengatakan, kliennya telah mengeluarkan biaya kontribusi dan biaya-biaya lainnya dengan total Rp. 435.952.366,- demi untuk mendapatkan proyek pemasangan lampu jalan di Kabupaten Musi Banyuasin dengan sumber dana dari Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan CSR Indonesia / LPCI. Dari dana tersebut, sebesar 389 juta ditransfer ke rekening pribadi Oknum Ketua Pepci “T”. 

Namun setelah menandatangani kontrak dengan PEPCI, Wadu Sadundu tidak pernah diberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagai dasar dan landasan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Selanjutnya Fahmi Nugroho mengatakan, selain itu Perjanjian tersebut TELAH CACAT HUKUM karena PEPCI berlandaskan pada Surat Rekomendasi dari KemenkoPolhukam yaitu No. B-173/DN.00.00/1/2018 tanggal 30 Januari 2018 Perihal : Rekomendasi kepada LPCI dalam melaksanakan Program Nawacita Presiden RI dan No. B-920/DN.00.00/5/2018 tanggal 18 Mei 2018 Perihal : Pengantar untuk Sosialisasi, Perencanaan dan Pengembangan Kegiatan CSR oleh LPCI. 

Dimana kedua surat tersebut TELAH DICABUT oleh Kemenko Polhukam dalam surat No. B-337/DN.00.02/2/2019 Sifat : Penting, Hal : Pencabutan Surat Rekomendasi tanggal 26 Februari 2019 yang ditujukan kepada 1. Para Gubernur, Bupati dan Walikota Se-Indonesia, 2. Perusahaan Swasta Nasional dan Swasta Multinasional di Wilayah RI. 

Dengan alasan LPCI telah menyalahgunakan tujuan Surat Rekomendasi dengan meminta/mengumpulkan dana kontribusi/partisipasi dari pengusaha/kontraktor daerah yang menimbulkan kerugian dan keresahan masyarakat sehingga membuat pengaduan ke Kemenko Polhukam dan terkait dengan dugaan penyalahgunaan/pelanggaran hukum yang dilakukan oleh LPCI, Kemenko Polhukam telah menyerahkan permasalahan tersebut kepada Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut Dalam gugatan tersebut, selain menuntut membayar kerugian materiil dan immateriil,  keberadaan LPCI berdasarkan Akte Pendirian No. 160  tanggal 14 Nopember 2017 dibuat dihadapan Notaris Netty Maria Machdar, SH dan telah dikukuhkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0016970.AH.01.04 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan LEMBAGA PENGEMBANGAN CSR INDONESIA, Tanggal 15 Nopember 2017, Penggugat minta agar dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Konsekuensinya adalah PEPCI yang dibentuk, ditunjuk dan diangkat oleh LPCI menjadi Batal dan/atau Tidak Sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya pula, sehingga seluruh kontrak perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh PEPCI menjadi Batal dan/atau Tidak Sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya pula. 

Selain digugat, oknum pengurus PEPCI inisial “T” dan “IS’ dan oknum pengurus LPCI inisisal “TIA” juga telah dilaporkan ke SPK Terpadu Polda Metro Jaya sebagaimana Tanda Bukti Lapor No. TBL / 7972 / XII / 2019 / PMJ / Dit.Reskrimum tanggal 9 Desember 2019. 

Diketahui dalam webnya LPCI mengklaim sebagai lembaga yang dapat menyalurkan dana CSR secara Transparan dan Akuntabel.  
Pengelola dan penyalur Dana CSR Perusahaan-perusahaan Swasta Nasional maupun Multinasional di seluruh Wilayah Republik Indonesia untuk di salurkan dan dikembangkan supaya tepat sasaran dalam rangka pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang bekerjasama dengan Pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan pihak lainnya yang memiliki Visi Misi yang sama. (Red)