Pengunjukrasa Tuntut Transparansi Keuangan

Pengunjukrasa Tuntut Transparansi Keuangan
Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi dan Lembaga Investigasi Negara tergabung dalam Koalisi Anti Korupsi (KPK), aksi menuntut transparansi penggunaan keuangan dinas, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) Rabu (20/11).(foto ist)

MURA, MEDIASRIWIJAYA - Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi dan Lembaga Investigasi Negara tergabung dalam Koalisi Anti Korupsi (KPK), aksi menuntut transparansi penggunaan keuangan dinas, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) Rabu (20/11).

Koordinator Aksi, Zainuri dalam orasinya mengatakan, adanya kebijakan-kebijakan yang bermuatan individu dan golongan, kemudian penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan mempermudah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merugikan negara, lalu adanya ketidak adilan dan ketidak pastian hukum serta tidak ditegakkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan publik.

Kemudian, di Dinas Pengairan, sama halnya dengan tuntutan di Dinas PU Bina Marga meminta transparansi penggunaan keuangan yang ada di dinas tersebut. Lalu, permasalahan rehabilitasi Balai Benih Ikan 2018 di U1 Pagarsari, katanya melansir linggauklik.

Selanjutnya, massa kembali melakukan unjuk rasa di Inspektorat Kabupaten Mura, dengan tuntutan agar menyikapi penggunaan APBDes jangan sampai di garong oleh oknum kades untuk kepentingan diri sendiri, maka dari itu Inspektorat kiranya melakukan pengawasan ketat.

Lantaran, adanya kejanggalan terkait penggunaan APBDes diantaranya, pengadaan lampu jalan yang menghabiskan anggaran Rp 13 juta per unit, sedangkan saat dikroscek ketoko harga lampu tersebut hanya Rp 1 juta ditambah biaya pembelian kabel dan upah pasang apakah sesuai dalam satu unit menghabiskan anggaran Rp 13 juta.

Maka dari itu, pihak Inspektorat harus melakukan pengauditan untuk memastikan berapa sebenarnya anggaran yang dihabiskan dalam satu unit lampu jalan?

Selain itu, mengenai pengadaan amper listrik juga menimbulkan kejanggalan dimana pengadaan tersebut melalui dana desa harga Amper tersebut mencapai Rp 5 juta, sedangkan apabila menggunakan anggaran pribadi harga tersebut hanya Rp 2 juta per unit.

Kemudian, pembangunan jalan setapak yang belum sampai satu tahun tetapi sudah hancur diduga lantaran adanya pengurangan volume bahan material serta dikerjakan secara asal-asalan.

Serta, dugaan pungli di Desa Manaresmi di bulan Juli 2017 lalu, yang sampai saat ini mencapai lebih kurang lima bulan, tapi kenyataan belum ada kabar beritanya atau titik terangnya?

Terakhir, massa menuju kantor Bupati Mura agar kiranya kepada Bupati mewakili Pemkab Mura, untuk memperhatikan penggunaan dana desa serta untuk melakukan audit penggunaan dana desa.

“Jadi, kami datang ke tiga dinas serta kantor bupati mura, sengaja menyampaikan aspirasi tersebut, adanya kejanggalan-kejanggalan dalam penggunaan dana desa, pungli serta rehabilitasi Balai Benih ikan, ” kata Ketua DPC LIN Mura selaku Koordinator Aksi, Zainuri  dalam orasinya.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris PU Bina Marga, Azhari menemui para massa dengan mengatakan bahwa, untuk saat ini Kadis PU Bina Marga sedang tidak berada di kantor lantaran mengikuti lomba cabang menembak di Prabumulih, Senin depan beliau baru aktif dikantor.

“Kadis sedang tidak berada ditempat, silakan nanti, Senin depan datang kembali kekantor, beliau sudah kembali aktif menjalankan tugasnya dikantor,” kata Azhari.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan, Bambang Hermanto menyambut baik para massa, mengatakan bahwa pihaknya akan melihat (kroscek) kelapangan apabila ada hal yang menyimpang, pastinya sudah diperiksa BPKP, dan apabila nanti kurang jelas akan dijawab hasil penemuan tersebut.

“Kemudian, mengenai dokumennya, saya harus meminta izin dulu dengan inspektorat tentunya apabila ada izin mengenai yang lainnya, pastinya akan kami tindak lanjuti. Kemudian, kolam ikan, ini mengenai dana DAK, dana DAK ini tidak semudah membalikan telapak tangan, tentunya harus ada pengkajian agar bisa mendapatkan dana DAK, maka dari itu kami tidak akan main-main mengenai dana ini, sedangkan kita ketahui bahwa APBD saja tidak mencukupi untuk melakukan hal tersebut. Maka dari itu kami akan melakukan koordinasi ke Inspektorat sekaligus Diskominfo,” kata Bambang.

Ditempat yang berbeda, Inspektur Kabupaten Mura, Alex Sander menangapi bahwa, sebenarnya banyak kasus yang diadukan atau diajukan, jadi bukan tidak melakukan tindak lanjut adanya temuan tersebut, melainkan masih dalam proses begitu juga kasus Manaresmi. Pihaknya sudah melakukan pemanggilan terhadap kades serta bendahara kades.

“Jadi saya tegaskan, masih kami proses, bukan tidak ditindak lanjuti,” tegas Alex sapaanya.

Dilokasi berbeda, di depan kantor Bupati Mura, Kabag Tapem Setda Mura, Risman Sudarisman menyambut baik massa, menangapi tuntutan massa, akan melakukan tindak lanjut ke Inspektorat karena memang prosedurnya seperti itu, nantinya akan melakukan gelar perkara setelah tindak lanjut dari temuan tersebut.

“Identiknya, kami akan melakukan koordinasi sekaligus tidak lanjut dari pihak Inspektorat begitu juga dengan usulan mengenai akan dilakukan audit mengenai dana desa,” ujarnya.(net)