Pekerja Konstruksi PLTU Sumsel I Mogok, Tuntut Upah Sesuai UMK

Pekerja Konstruksi PLTU Sumsel I Mogok, Tuntut Upah Sesuai UMK
Aksi mogok pekerja konstruksi proyek infrastruktur PLTU Sumsel I, di Muaraenim.(foto ist)

MUARAENIM, MEDIASRIWIJAYA - Sebanyak 120 pekerja konstruksi proyek infrastruktu PLTU Sumsel I (2x300 MW) melakukan aksi mogok kerja. Pekerja menuntut pembayaran upah minimum kabupaten (UMK), uang lembur, libur dan daftarkan ke BPJS.

Koordinator aksi mogok kerja, Tajudin, mengatakan pihaknya mendesak perusahaan memenuhi tuntutan pekerja. Karena, selama ini perusahaan jelas-jelas telah melanggar ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Selama ini, pekerja konstruksi dipekerjakan dengan sangat tidak manusiawi, upah dibawah standar UMK, tidak diberi libur, lembur tidak dibayar juga sering terjadi pemecatan secara sepihak, kata dia, Senin (9/3)).

Ia menjelaskan, mogok kerja tersebut dilakukan sejak, Senin (9/3) pagi. Aksi akan terus dilakukan sampai tuntutan dipenuhi perusahaan.

"Pelanggaran yang dilakukan perusahaan, juga akan dilaporkan ke pemerintah agar bisa ditindaklanjuti untuk diselesaikan," ujar dia.

Sementara Perkumpulan Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AEER) mendukung perjuangan mogok buruh PLTU Sumsel 1 2x 1300 MW yang telah dipersiapkan secara ketentuan, bahkan telah mendapatkan dukungan Kepala Desa di sekitar. 

AEER mendesak pemerintah pusat, kabupaten dan provinsi memperhatikan kelangsungan kehidupan buruh PLTU karena jumlah buruh yang direkrut saat operasi hanya 3% dari jumlah buruh masa konstruksi yang berlangsung 2-3 tahun. Pemerintah perlu mengalokasikan dana dan program untuk pelatihan pekerja ke sektor yang lebih berkelanjutan karena investasi PLTU kian tidak populer di lembaga pendana global karena dampak pemanasan global. 

AEER juga mendesak lembaga pendanaan PLTU Sumsel 1, dalam hal ini Bank of China, China Construction Bank, ICBC agar melakukan pemantauan  langsung ke lapangan persoalan sosial (perburuhan), lingkungan (terendamnya kebun karet warga) dari proyek ini berdasarkan kententuan Green Credit Guidelines Pasal 27 yang dikeluarkan oleh China Banking Regulatory Commission, kata Koordinator AEER Pius Ginting dalam siaran persnya.

Ia menyatakan, PLTU di Muara Enim bisa berkembang pesat karena buruh murah dan waktu kerja yang intensif di saat konstruksi, dan juga biaya buruh yang rendah pada saat operasi. Pembangunan PLTU Mulut Tambang menghasilkan dampak lingkungan yang lebih intensif ke lingkungan hidup warga Muara Enim yang umumnya hidup sebagai petani. Kebun karet warga terendam saat banjir akibat aliran anak sungai di blok di wilayah perkebunan, dan dampak debu yang timbul pada saat operasi. Pemuda pemuda desa di sekitar lokasi PLTU mewarisi kemerosotan lingkungan hidup.

Di tengah kehancuran ekologis di pedesaan sekitar PLTU Muara Enim, memberikan upah rendah dan jam kerja panjang bagi mereka adalah resep kemiskinan dan ketidakbahagiaan bagi warga ke depan dari pembangunan yang terjadi. (nila)