Oknum ASN Muratara Dipecat

Oknum ASN Muratara Dipecat
(Foto Ist)

LUBUKLINGGAU, MEDIASRIWIJAYA - Sebanyak 22 oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dipecat. Delapan orang bertugas di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Dan 14 orang tugas di Kabupaten Empat Lawang. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muratara, Ralin Jufri melalui Kasi Kedisiplinan, Ranti membenarkan hal itu, Senin (7/10). Delapan ASN bermasalah yang terdata BKPSDM itu, tersandung kasus hukum 2018 dan 2019.

ASN yang sudah diberhentikan secara tidak hormat tahun 2018 dua orang terjerat kasus korupsi, seorang terjerat kasus pelecehan seksual terhadap anak bawah umur dan seorang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, melansir linggauposonline, kemarin.

Lalu tahun 2019 terdapat empat oknum ASN yang semuanya terjerat kasus korupsi.

Diungkapkan Ranti, bahwa semua ASN yang terkena kasus hukum, sudah dilakukan pemberhentian, baik Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) maupun dilakukan pemberhentian sementara “Semua yang terkena permasalahan hukum sudah diberhentikan, baik PTDH maupun sementara,” tegasnya.

Sementara di Plt Kepala BKPSDM Empat Lawang melalui Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Nurbaiti mengklaim, kasus ASN bermasalah dari tahun 2018 hingga Oktober 2019 menurun.

Padahal tahun-tahun sebelumnya, ada 14 ASN di-PDTH. Rata-rata kasus yang menjerat oknum ASN ini tahun 2013 dan tahun 2016.

Nurbaiti menegaskan, sejak banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pejabat dan ASN berpikir beberapa kali untuk korupsi. “OTT itu dampaknya positif, menurunkan data kasus korupsi,” tegasnya.

Terpisah Auditor Inspektorat Empat Lawang Darwin, mengungkapkan untuk melalukan pencegahan terhadap penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan ASN di Pemkab Empat Lawang, pihaknya terus mengingatkan ASN untuk bekerja berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 54 tentang ASN. “Di PP itu jelas mengenai aturan, larangan dan sanksi bagi para ASN, dan sesuai dengan aturan itu sanksi yang diberikan pun bertahap, seperti pemberian teguran sebanyak tiga kali, lalu kita laporkan ke BKPSDM untuk diberikan pembinaan,” jelasnya.

Sementara di Kabupaten Rejang Lebong, Inspektur Zulkarnain menyebut ada dua oknum ASN yang diduga kasus penyalahgunaan narkoba. Saat ini, pihaknya masih menunggu proses penyidikan dari Polres Rejang Lebong. “Pada prinsipnya, kalau memang ada ASN terlibat Narkoba kita lihat dulu proses dilakukan di Polres, apakah keterlibatan mereka sebagai pemakai, pengedar atau yang lainnya,” kata Zulkarnain.

Namun demikian, pihaknya tetap akan memproses, karena apapun yang diduga dilakukan oknum tersebut mencemarkan nama Korp meskipun yang dilakukan oknum tersebut secara individu maupun personal. “Kita akan konfirmasi terlebih dahulu dengan penyidik, termasuk nanti yang bersangkutan,” akunya.

Berbeda lagi dengan Inspektur Kabupaten Musi Rawas (Mura), Alexander. Ia menegaskan pihaknya hanya mengetahui dan mendapat laporan terkait ASN yang bermasalah. Sementara pembinaan, semua kewenangan BKPSDM Mura.

Dan hingga saat ini, sepengetahuan Alexander laporan terbanyak hanya pada ASN yang tidak disiplin, seperti jarang ngantor, atau jarang ikut apel. Sementara untuk ASN tersandung kasus hukum hampir tidak ada. “Untuk masalah disiplin biasanya kita hanya mendapat laporan saja dari Camat atau Kepala OPD, yang sebetulnya memang mereka yang lebih berwenang. Ketika pelanggaran kedisiplinan ini masih dilanggar tiga hari berturut-turut, akan dilakukan pembinaan oleh tim yang diketuai oleh Kepala OPD atau Camat, dan kita hanya sebagai anggota,” jelas Alex.(net)