NCW Lahat Nilai Kejati Sumsel Lamban Tangani Kasus Dugaan Korupsi Sekretariat DPRD Lahat Rp 5,6 M

NCW Lahat Nilai Kejati Sumsel Lamban Tangani Kasus Dugaan Korupsi Sekretariat DPRD Lahat Rp 5,6 M
Kasi Penkum Kejati Sumsel, Khaidirman SH

PALEMBANG, MS.com - Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 5,6 miliar pada Sekretariat DPRD Lahat, saat ini masih stagnan. 

Bahkan, kasus yang telah berulang dilaporkan oleh Ketua Nasional Coruption Watch (NCW) Kabupaten Lahat, Dodo Arman baik di Kejari Lahat maupun Kejati Sumsel bahkan sudah melalui aksi unjukrasa di  Kejagung beberapa waktu lalu ini belum ada progresnya atau terkesan lamban. “Saya sudah mendapatkan petunjuk dari ikhwal laporan surat tersebut. Tapi sampai saat ini saya belum menerima info tentang progres kasus tersebut dari Kejati Sumsel. Surat tersebut dikirim kepada Kejaksaan Tinggi Sumsel pada tanggal 16 Oktober 2018,” ujarnya saat diwawancarai di Kejati Sumsel, Jumat (21/6). 

Dodo menambahkan, usai menggelar aksi di KPK pada Rabu (9/1/2019),  dirinya langsung menemui salah satu petinggi Kejagung,  dan dirinya mendapat bocoran surat tersebut. “Saya mendapatkan bocoran. Surat sudah dikirim tanggal 16 Oktober 2018 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan,” terang Dodo.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Sumsel, Khaidirman SH ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan akan mengecek terlebih dahulu surat dan laporannya sudah sampai di mana .“Kagek kucek dulu yo,” ucap Khaidirman, saat dikonfirmasi prihal kebenaran adanya surat dikirim Kejagung ke Kejati Sumsel.

Kasus dugaan korupsi Rp 5,6 miliar pada Sekretariat DPRD Lahat sampai saat ini masih ditunggu publik pengusutannya. Bahkan, dalam dugaan kasus ini ratusan massa yang tergabung dalam Nasional Corruption Watch (NCW), pernah menggeruduk kantor Kejaksaan Agung di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. 

Kehadiran sejumlah aktivis anti-rasuah tersebut menuntut agar pihak Kejagung segera memproses dugaan kasus dugaan korupsi tersebut. Lantaran NCW menuding Kejati Sumsel lamban dalam pengusutan dugaan kasus korupsi di Sekretariat DPRD Lahat tahun anggaran 2014 senilai Rp 5,6 M. 

“NCW Lahat sudah demikian bersabar menunggu tindak lanjut Kajati Sumsel. Kami sudah melaporkan sekitar dua tahun lalu. Bolanya sekarang ada di Kajati Sumsel, karenanya Kejati inilah yang harus segera memproses. Tapi, nyatanya sama sekali tak bergerak. Bahkan kami diminta untuk membuat laporan baru. Ada apa ini sebenarnya. Kami akan  berunjukrasa lagi apabila Kejati Sumsel lamban dalam menangani kasus dugaan korupsi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat yang terindikasi telah merugikan keuangan negara miliaran rupiah," ujarnya. (Yanti)