MoU Bangun Jalan Lubai - Gunung Megang

MoU Bangun Jalan Lubai - Gunung Megang
Penandatangangan MuO antara Pemkab Muaraenim dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, PT Medco E&P Lematang dan PT MHP melakukan pembangunan jalan di ruang Pangripta Sriwijaya Bappeda Pemkab Muaraenim.(foto ist)

MUARAENIM, MEDIASRIWIJAYA - Setelah berpuluh-puluh tahun tertunda, akhirnya mimpi masyarakat Kecamatan Lubai dibangun jalan alternatif akan terwujud. Pasalnya Pemkab Muaraenim telah menandatangi nota  kesepahaman (MoU) dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, PT Medco E&P Lematang, PT MHP selaku perusahaan yang selama ini mendapatkan Izin Pengelolaan Penguasaan Kawasan Hutan (IPPKH) dari pemerintah.

"Cita-cita ini sudah dari zaman Pak Hasan Zeni, Muaraenim tahun 90-an dan baru sekarang terwujud, jadi sudah puluhan tahun, dan saya sangat gembira sekali," ucap Sekda Muaraenim Ir H Hasanudin, lenterapendidikan, kemarin.

Penandatangangan MoU tersebut berlangsung di ruang Pangripta Sriwijaya Bappeda Pemkab Muaraenim, Jumat (20/12/2019). Penandatangan tersebut dilakukan Plt Kepala Dinas PUPR Ilham Nahrowi atas nama Pemkab Muaraenim, perwakilan manajemen PT Medco E&P Lematang Julianto, perwakilan PT MHP dan UPTD KPH wilayah IX Subanjeriji yang diwakili Kabid Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel Alkadri SH dengan disaksikan Sekda Muaraenim,  H Hasanudin dan pejabatan Muspida Muaraenim.

Hasanudin mengatakan, jalan tersebut sepanjang sekitar 48 km, dari Desa Aur, Kecamatan Lubai - Desa Bangunsari, Kecamatan Gunung Megang. Karena jalan yang akan dibangun tersebut berada di kawasan IPPKH perusahaan PT  MHP dan PT Medco E&P Lematang, maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel selaku KPH Wilayah IX Subanjeriji dilibatkan. 

Selama ini, permasalahan yang dihadapi, kesulitan membangun jalan itu karena berada di kawasan hutan. Namun seiring perkembangan waktu, masyarakat yang dulunya bermukim di kawasan hutan menjadi transmigrasi, saat ini desanya menjadi definitive, sehingga mereka menuntut hak haknya untuk disamakan dengan desa depenitif lainnya. Apalagi, sebagian besar wilayahnya berada di kawasan hutan yang dikelola PT MHP maupun perusahaan lainnya seperti Medco di Kabupaten Muaraenim, sehingga selalu menjadi benturan jika hendak melakukan pengembangan pembangunan.

Ditambahkan Plt Kepala Dinas PUPR Ilham Nahrowi, Peningkatan Ruas Jalan Simpang Aur Bangun Sari dimulai dari Desa Aur Kecamatan Lubai menuju Desa Bangun Sari Kecamatan Gunung Megang Panjang Jalan sepanjang sekitar 48 Km, yang masuk kawasan Hutan Produksi Suban Jeriji yang terdiri dari Areal lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman lndustri (lUPHHK-HTI) milik PT Musi Hutan Persada sepanjang sekitar 32,09 KM (32,92 Ha), Areal lzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) SKK Migas PT Medco E&P Lematang sepanjang sekitar 11,32 KM (13,65 Ha) dan Areal Hutan Produksi Tetap Suban Jeriji sepanjang sekitar 4,6 KM (5,15 Ha). Sedangkan lebar Jalan sekitar 10 Meter.

Ruas Jalan, lanjut Ilham sebagian besar masih jalan tanah dan pada beberapa tempat sudah dilaksanakan Perkerasan Agregat klas B sepanjang 5,8 KM dan lebar 5 M, dengan Lokasi yaitu Desa Marga Mulya sepanjang 2,1 KM dan Lebar 5 M, Desa Embawang sepanjang 2 KM dan Lebar 5 M, Desa Bangun Sari sepanjang 1,7 KM dan Lebar 5 M. Pada ruas jalan perlu dilaksanakan pembangunan empat Jembatan yaitu jembatan Air Senuling sepanjang 26 Meter, Jembatan Air Jelawatan sepanjang 17 meter, Jembatan Air Metur sepanjang 15 meter dan Jembatan Air Birek sepanjang 20 M. Selain itu perlu juga pembangunan Box Culvert Protektor yaitu Box Culvert ukuran 3 M x 3 M x 10 M sebanyak lima Unit Protektor Ukuran 2,5 M x 2,5 M x 10 M sebanyak satu unit. Sementara itu Kabid Perencanaan Dinas Kehutanan Sumsel Al Kodri SH, bahwa kerjasama untuk pembangunan jalan tersebut sudah tercapai.

Namun kerjasama pembangunan jalan yang dilakukan, tentunya ada kewajiban Pemkab Muaraenim yang harus dilaksanakan seperti masalah perlindungan hutan seperti illegal logging dan antisifasi kebakaran hutan, perambahan hutan, agar kondisi hutan disekitar areal jalan yang dibangun bisa terjaga serta masalah Amdal. Kemudian peningkatan jalan yang akan dibangun  tidak boleh melebar merambah hutan lainnya dan tidak boleh membuka jalan baru dan harus sesuai dengan jalan yang ada selama ini.(net)