Komite Rakyat Terpadu Nilai BPJS Langgar Hak Rakyat

Komite Rakyat Terpadu Nilai BPJS Langgar Hak Rakyat
foto ist

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA - Komite Rakyat Terpadu (KRT) Sumatera Selatan menilai BPJS Kesehatan telah melanggar hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Karena itu, komite yang merupakan gabungan sejumlah organisasi rakyat tersebut bergerak untuk melawan pelanggaran itu.

"Hak dasar manusia telah dilanggar pemerintah, melalui BPJS Kesehatan," kata Koordinator Komite Rakyat Terpadu Sumsel, Charma Aprianto, pada Focus Group Discussion, di Palembang, Jumat (17/1).

Dia menambahkan, pihaknya akan terus mendesak pemerintah untuk tidak mengimplementasikan kebijakan yang tidak populis bagi rakyat tersebut.

Kesehatan masyarakat Indonesia, hendaknya bisa difasilitasi secara murah bahkan gratis bagi kalangan berpenghasilan rendah yang notabene hingga kini jumlahnya lebih dari 10 persen rakyat tidak mampu, tambah dia.

Sementara   
Ketua Umum SRMI Wahida Baharudin Upa mengatakan, pemerintah melalui BPJS Kesehatan terbukti tidak memihak pada rakyat. Bukan hanya menaikkan tarif iuran yang sangat memberatkan peserta tetapi sampai kini fasilitas pelayanan juga tidak sesuai dengan ketentuan.

"Idealnya, jaminan sosial harusnya diimbangi dengan layanan, fasilitas, dan SDM memadai. Tapi faktanya, justru sibuk menaikan iuran, yang sangat memberatkan peserta  juga pemerintah daerah yang diwajibkan menanggung beban Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)," katanya.

Dia menjelaskan, akibat tingginya beban pemerintah untuk membayar iuran BPJS Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), dipastikan akan menganggu pelaksanaan pembangunan, seperti infrastruktur yang kini sedang digalakkan. 

Ia mencontohnya, Pemprov Sumatera Selatan sedikitnya mesti menyiapkan dana sekitar 10 persen dari APBD untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. 

Pemerintah pusat juga, sebenarnya kalau mau mengakui sangat diberatkan dengan sistem jaminan kesehatan BPJS ini, ujar dia.

Padahal menurut Wahida, layanan kesehatan dan berobat merupakan urusan pemerintah, yang sebelum dibentuknya BPJS Kesehatan tahun 2014, telah dilaksanakan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) yang cukup representatif menunjukkan peran pemerintah dalam mengakomodir kepentingan rakyat. 

Namun, BPJS kesehatan JAMKESDA menjadi sulit untuk dilaksanakan, karena UU BPJS & Perpres 75 mewajibkan integrasi program JAMKESDA menjadi BPJS, dengan iuran/anggaran yang jauh lebih besar, yang berarti ada konsekuensi penambahan anggaran atau pengurangan kepesertaan, kata Wahida. 

Selama ini, sejumlah pemerintah daerah salah satunya Pemprov Sumsel telah melaksanakan program berobat gratisdengan KTP dan Kartu Keluarga, tetapi sejak 2019 terpaksa dihentikan.

Akhir tahun 2019, Pemkab Lahat menunjukan keberpihakan pada kepentingan masyarakat dengan tetap mengimplementasi program berobat gratis dengan KTP dan KK, karena dinilai lebih murah dibandingkan beban harus membayar iuran BPJS Kesehatan.

Kebijakan Pemkab Lahat tersebut, tentunya wajib diapresiasi dan menjadi contoh bagi pemerintah karena mereka lebih baik meninggalkan BPJS Kesehatan ketimbang mengeluarkan dana besar untuk membayar iuran, ungkap dia.

Sementara FGD yang diselenggarakan atas kerja sama Komite Rakyat Terpadu, PP - ASB - PPMI - SRMI. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Asisten I Pemprov Sumsel,  H. Akhmad Najib dan Kepala Dinas Kesehatan Lesty Nurainy.(ert)