Ketua PWI: Kode Etik Pedoman Wartawan

Ketua PWI: Kode Etik Pedoman Wartawan
Orientasi wartawan sebagai keanggotaan PWI Kota Lubuklinggau periode 2019-2023.(foto ist)

LUBUKLINGGAU, MEDIASRIWIJAYA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Lubuklinggau menggelar orientasi wartawan sebagai  keanggotaan PWI Kota Lubuklinggau periode 2019-2023, Rabu (2/10) sekitar pukul 13.00 WIB

Dalam kegiatan orientasi wartawan dilaksanakan di Ball Room Hotel Cozy Style Kota Lubuklinggau dihadiri langsung ketua PWI Sumatera Selalatan Firdaus Komar didampingi Ketua Bidang Organisasi Anuar SY Rasuan dan Sekretaris Dwitri Kartini. Serta Ketua PWI Kota Lubuklinggau Endang Kusmadi, melansir linggauklik.

Ketua PWI Provinsi Sumatera Selatan  Firdaus Komar dalam sambutannya mengatakan kode etik merupakan pedoman bagi profesi wartawan dalam menjalankan tugas Junarnalistik. “Kode etik merupakan nafas dan pedoman agar tidak jadi penyimpangan, jadi apabila berita kita sesuai dengan  kode etik maka berita kita akan aman,” jelas Firdaus Komar sebagai pemateri.

Dilanjutkannya, kode etik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik ada 11 pasal.

Pasal 1 dijelaskannya wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Misalnya Independen sendiri berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, atau tekanan dari pihak lain. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

Lalu Pasal 2 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Misalnya menunjukkan identitas diri kepada narasumber “Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang,”ujarnya.

Maksudnya diteruskannya Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

Pasal 4 dijelaskan firdaus, Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal 6 Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Pasal 7 jelasnya dihadapan 29 Wartawan yang menjadi peserta orientasi, Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. “8 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani,”terangnya.

Untuk yang sembilan sambung Firdaus Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. “Yang terakhir Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional,” ujarnya.(net)