Honorer Segera Dilindungi Jaminan Ketenagakerjaan

Honorer Segera Dilindungi Jaminan Ketenagakerjaan
Rapat koordinasi antara Pemkab Lahat dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lahat di Opsroom Setda Lahat, Selasa (8/10/2019)/(FOTO Ist)

LAHAT, MEDIASRIWIJAYA - Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat segera mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan pekerjaan melalui program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK ) Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)  Ketenagakerjaan.

Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Utami Ningsih mengatakan, peserta dari pegawai non pns yang akan ikut dalam program JKM JKK BPJS Ketenagakerjaan tersebut, cukup membayar premi sebesar Rp5.400 per bulan sudah mendapatkan perlindungan dalam bekerja, katanya, melansir globalplanet, kemarin.

Menurut dia, perhitungan tersebut, sejak berangkat kerja hingga kembali pulang ke rumah telah mendapatkan perlindungan. Mendapatkan upah/gaji walaupun tidak bekerja dikarenakan dirawat karena sakit akibat kecelakaan kerja. Bahkan, apabila sedang melakukan pekerjaan di luar daerah. "Sejak berangkat kerja, dalam melakukan pekerjaan sampai kembali pulang kerumah sudah diberikan perlindungan dalam program JKM JKK tersebut," ungkapnya.

Ia menjelaskan, para peserta yang telah terdaftar apabila mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia saat melakukan pekerjaan, diberikan klaim Rp70 juta. Sedangkan, meninggal karena sakit mendapatkan Rp24 juta. "Apabila peserta saat melakukan pekerjaan meninggal, dapat mengklaim sebsar  Rp70 juta. Apabila diluar pekerjaan, misalnya karena sakit masih bisa mengklaim mencapai Rp24 juta," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat, H Januarsyah Hambali SH MM merespons baik program tersebut. Program JKK - JKM itu, kata Janurasyah sangat berguna. Mengingat resiko yang mungkin terjadi terdapat di hampir semua Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ). "Hal ini bentuk kepedulian terhadap pegawai non PNS di lingkungan Pemkab Lahat dan memberikan rasa tenang bagi mereka ( non pns ) saat bekerja," ungkapnya pada Rapat Koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan KCP Lahat dengan Pemerintah Kabupaten Lahat, Selasa (8/10/2019)

Januarsyah mengungkapkan, program tersebut dapat diikuti oleh pegawai non pns yang mendapatkan upah / gaji yang dibayarkan melalui APBD. Dengan diberikan perlindungan melalui program ini ( JKM-JKK ) diharapkan dapat meningkatkan semangat dan etos kerja pegawai. "Patut dipertimbangkan bertahap dulu. Paling tidak Januari tahun depan (2020) diprogramkan," katanya.(net)