Gubernur Sumsel Serahkan Hibah Kendaraan Roda 2 untuk Satuan Pol PP Kabupaten/Kota se-Sumsel

Gubernur Sumsel Serahkan Hibah Kendaraan Roda 2 untuk Satuan Pol PP Kabupaten/Kota se-Sumsel
Suasana penyerahan hibah kendaraan

Gubernur Sumsel Serahkan Hibah Kendaraan Roda 2 untuk Satuan Pol PP Kabupaten/Kota se-Sumsel 


PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA.com -

Acara penyerahan bantuan/hibah kendaraan roda 2  untuk satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota se - Sumsel, dilaksanakan di kantor Gubernur, Jumat (27/12)

Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Sumsel H. Herman Deru didampingi Bupati Pali H. Heri Amalindo, DPRD Provinsi Antoni Yuzar, Kasat Pol. PP Provinsi Sumsel Aris Putra. 


Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengatakan tongkat adalah sebagai pelengkap atribut untuk seorang komandan untuk meningkatkan  wibawa minimal di kesatuannya atau internalnya. Seperti kelengkapan anggotanya mulai dari emblem, warna seragam, letak emblem, papan nama, sepatu itu menjadi perhatian. 

"Karena komandan sebagai koordinator, bagaimana dia harus melakukan tindakan dan pembinaan kepada para ASN, bagaimana dia harus menegakkan perda, bersama-sama TNI dan Polri menyelenggarakan ketertiban umum mencegah peredaran miras dan  narkoba tentu mereka butuh peralatan juga," ujarnya. 

"Saya minta kepada seluruh kawan-kawan bupati dan walikota mulai dari rekrutmen Jangan hanya barometernya di fisik. Tapi tentu harus juga dengan intelektualnya. Saya enggak memandang ini honorer, TKS, atau ASN yang penting kalau mereka sudah pakai seragam Pol PP mereka sudah bagian dari Pol PP yang diatur oleh PP Nomor 16 tahun 2018, kewibawaan itu harus tereskalasi dengan perbuatan, kemudian tetap mempertahankan keramahtamahan sebagaimana layaknya orang timur," tambahnya. 

Herman Deru menambahkan,  untuk Pilkada mereka harus ikut berperan  yang pertama, mereka harus netral. Kedua, mereka harus ikut menjadi petugas yang mensosialisasikan akan terjadinya, membantu Bawaslu, KPU, mengamati banner, baliho yang melanggar untuk ditertibkan pada tempat-tempatnya.

Karena Bupati dan Walikota menerbitkan perbup atau perwali untuk penempatan di mana yang diizinkan pasang atribut Pilkada. 

"Sekarang saja belum masuk ke jadwal sudah marak untuk pemasangan bener. Kita tidak ingin kabupaten kota kita menjadi semrawut oleh penempatan banner yang sembarangan," ujarnya (yanti)