DPRD Sumsel Pengurangan Honorer

DPRD Sumsel Pengurangan Honorer
teks foto H Ramadhan Sulaiman Basyeban SH MM

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA - Sekretaris DPRD Sumsel H Ramadhan Sulaiman Basyeban SH MM membenarkan adanya pengurangan tenaga honorer di DPRD Sumsel. Pengurangan dilakukan dikarenakan alasan tunjangan insentif bagi tenaga honorer. "Tenaga honorer itu kan disesuaikan dengan kebutuhan. Berapa sebenarnya kebutuhan yang dibutuhkan. Kalau menurut aturan, tidak boleh lagi adanya penambahan tenaga honorer ini. Makanya ke depan akan kita evaluasi sesuai kinerja mereka, siapa yang malas ya harus rela untuk digeser atau diberhentikan," tegas Ramadhan di hadapan belasan wartawan, Selasa (8/10).

Demikian dilansir dari laman sripoku.com. Menurut pria yang akrab disapa Kiyai Odon ini, dirinya pun telah meminta kepada bawahannya yang ada di setiap bagian untuk menghitung kebutuhan tenaga honorer sesungguhnya. Selain itu, agar dilakukan evaluasi kinerja setiap honorer yang ada. "Kita main fair saja, kalau memang pemalas jadi kenapa harus dipertahankan. Saya sudah meminta kepada setiap kepala bagian agar evaluasi benar-benar dilakukan atas dasar kinerja bukan berdasarkan bekingan," katanya.
Ramadhan juga mengakui adanya penambahan tenaga honorer dipertengahan tahun lalu. Namun, ia menegaskan untuk penambahan yang baru belum bisa ia setujui.
"Sekarang yang baru itu tidak saja tandatangani. Saya pun tidak tahu berapa jumlah honorer yang baru karena tidak saya teken. Jadi saya tidak tanggungjawab mengenai gaji mereka," ujar Kiyai Odon.

Puluhan orang tenaga honorer yang selama ini bekerja dan bertugas pada sejumlah bagian di Sekretariat DPRD Sumsel dalam perasaan cemas. Pasalnya, sejak beberapa hari terakhir merebak isu di kalangan honorer akan ada perampingan/pengurangan. Perasaan cemas ini terutama bagi tenaga honorer yang selama ini memiliki "bekingan" atau penanggungjawab tetapi sekarang ini tidak ada lagi. Tapi bagi tenaga honorer yang masih memiliki "bekingan" tidak ada perasaan cemas tersebut.

Salah satu tenaga honorer DPRD Sumsel yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan, adanya isu perampingan sudah ada sejak pertengahan tahun 2019 lalu.
Isu itu seiring dengan adanya perombakan struktur jabatan di DPRD Sumsel dan juga pergantian anggota DPRD Sumsel yang baru dilantik akhir September lalu. "Perampingan itu sudah biasa, jadi bukan lagi hal baru. Setiap ada pergantian pejabat struktur pasti ada tenaga honorer baru yang dibawa orang baru itu. Bahkan terkadang bawaan beberapa anggota dewan," ujarnya.

Bahkan sebelumnya sudah ada pengurangan, ada juga yg berubah status SK (surat keputusan). Misal, sebelumnya SK penjaga malam berubah menjadi kegiatan atau radio.
"Akhir tahun lalu sudah ada perubahan itu, bahkan ada yang sudah diberhentikan. Tidak lama adanya pemberhentian itu, eh ada yang baru masuk.

Bahkan pada pertengahan tahun kemarin pun ada yang baru masuk dan itu ternyata bawaan pejabat," katanya. Ia pun tidak mempermasalahkan adanya perampingan tenaga honorer tersebut, asalkan memang sesuai dengan kebutuhan. Pengurangan yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ada, bukan karena ada atau tidaknya "bekingan" baik pejabat maupun anggota DPRD Sumsel. "Ya silahkan dikurangi tapi sesuai dengan kinerja selama ini. Jangan pengurangan dikarenakan hal lain, apalagi karena adanya "bekingan" atau karena akan memasukkan tenaga honorer lain," pungkasnya.