Aset Pemkot Palembang Jadi Milik Pertamina

Aset Pemkot Palembang Jadi Milik Pertamina
IST Hoyin Rizmu

PALEMBANG, MS - Pupus sudah upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mempertahankan aset miliknya, setelah PT Pertamina berhasil memenangkan gugatan atas lahan seluas 28 hektare di kawasan Jl. Dr M Isa Palembang. 

Bahkan, ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Dr. Hoyin Rizmu, meski sedang mencari upaya hukum lain, peluang Pemkot Palembang untuk kembali menguasai lahan tersebut sangat kecil. "Kalo memang ada upaya hukum lagi kita akan berupaya. Tapi kita sudah kalah," ungkapnya.

Hoyin mengatakan, Pemkot Palembang memiliki bukti yang cukup terkait kepemilikan aset tersebut, termasuk eigendom verponding atau yang merupakan salah satu bukti kepemilikan yang dikeluarkan di zaman penjajahan kolonial Belanda. 

Hanya saja memang di dalam ketentuan Undang-undang (UU) Agraria tahun 1962, setelah 20 tahun memang harus diperpanjang, dan Pertamina dianggap majelis hakim menguasai nyata objek sengketa sejak 1969, sebelum jangka waktu hak erpacht berakhir pada 9 Agustus 1994. "Jadi salah kita memang setelah 20 tahun kita sewakan, tidak ada perpanjangan. Sedangkan Pertamina memperpanjang sendiri dan dianggap menguasai. Persoalan ini kita bawa ke meja hukum dan pernah dua kali menang," terangnya.

Karena keputusannya incraht, upaya hukum bisa kembali dilakukan Pemkot Palembang adalah, jika ditemukannya bukti baru, atau keadaan baru. "Upaya hukum lain agar bisa melakukan peninjauan kembali (PK), jika kita memiliki novum baru dan ini sedang dicari Pemkot," tuturnya.

Hoyin menambahkan, berdasarkan Besluit Gubernur KDH Sumsel tertanggal 27 Oktober 1952 tanah itu merupakan tanah bekas eigendom Kotapraja Palembang. Tanah itu diserahkan kepada Pertamina (kala itu bernama NV Stanvac) untuk waktu tertentu. Dimana, karena Pertamina habis memiliki hak erfpacht pada 9 Agustus 1994 dan harus dikembalikan kepada Pemkot. Namun, Pertamina memiliki pandangan hukum sendiri sehingga terjadilah konflik antara Pemkot vs Pertamina. Sengketa itu tidak terelakkan hingga masuk ke pengadilan. 

Dimana, di tingkat banding, Pengadilan Tinggi (PT) Palembang, majelis tinggi memerintahkan Pertamina menyerahkan tanah seluas 282 ribu persegi ke Pemkot Palembang."Kita sudah dua kali menang, bahkan di tahun 1975 kita pernah menjual ke Pertamina dan dibelinya. Artinya ini tanah kita. Tapi keputusan banding mereka justru membatalkan semua gugatan, dan kita harus kehilangan aset," ujarnya. (saf)