Anita: Kesepakatan Legislatif dan Eksekutif

Anita: Kesepakatan Legislatif dan Eksekutif
Foto: Anita: Kesepakatan Legislatif dan Eksekutif

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA - Ketua DPRD Sumsel, Hj Anita Noeringhati mengatakan pembayaran utang Pemprov sudah menjadi kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. "Pada dasarnya sudah menjadi kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif untuk segera menyelesaikan tertundanya pembayaran DBH pajak daerah.
 Namun demikian beberapa tahun terakhir Sumatera Selatan "harus" menjadi tuan rumah penyelenggaraan even berskala nasional dan bahkan internasional termasuk pilkada provinsi. Konsekuensinya Pemprov harus menyiapkan dana bagi pendukung penyelenggaraan even tersebut,” kata Anita, Selasa (8/10).

Pada dua tahun terakhir menurutnya, dengan tidak adanya even skala besar di Sumsel maka pada tahun anggaran 2017-2019 Pemprov Sumsel atas persetujuan DPRD Sumsel mengalokasikan pembayaran tunggakan DBH pajak daerah cukup signifikan sehingga sisa tunggakan DBH pajak daerah sampai dengan tahun anggaran 2019 hanya tersisa sekitar 1 triliun untuk 17 kabupaten/kota se-Sumsel. "Jadi apabila pada tahun anggaran 2020 Pemprov merencanakan penyelesaian tentang tunggakan tersebut sudah wajar karena tidak lagi ada penugasan pusat atas even sekala internasional dan pilkada provinsi. Itulah penjelasan yang harus dimuat. Agar masyarakat paham latar belakang sistim penganggaran,” katanya.

Menurut, Gubernur, pelunasan itu dilakukan sesuai target Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya bahwa akan menyelesaikan semua utang/kurang salur pajak kendaraan ke kabupaten/kota pada tahun ini.
Dengan rincian utang 2017 sebesar Rp746.721.775.374,39 dan utang di 2018 sebesar Rp381.846.377.450,71 yang semuanya telah lunas dengan total Rp1.146.568.152.825,10.

Gubernur Sumsel H Herman Deru menegaskan, pada alokasi APBD Provinsi Sumsel 2019, HDMY fokus dalam merealisasikan program kerja yang didasari visi misi dalam mewujudkan ‘Sumsel Maju untuk Semua’. “Dari segi penganggaran kita dituntut efisiensi, utamanya untuk menyelesaikan utang pada kabupaten/kota. Tahun ini kita sudah membayar utang pajak kendaraan provinsi ke kabupaten/kota dengan total Rp1,2 triliun,” kata Gubernur Sumsel Herman Deru, Senin (7/10).

Masih menurut HD, selain membayar utang bagi hasil pajak kendaraan ke daerah, pihaknya juga telah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan sarana infrastruktur jalan dan jembatan yang sebelumnya sempat tidak mendapatkan perhatian.

Melalui program pembangunan, perbaikan, dan peningkatan kualitas jalan provinsi lanjut Herman Deru, setidaknya 73 ruas jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi dengan sepanjang 1.513,653 kilometer berikut 499 jembatan yang tersebar di 17 kabupaten/kota yang penganggarannya telah dialokasikan melalui belanja modal pada APBD 2019 sebesar Rp1,82 triliun, di mana sebagian besar difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan.