47 Organisasi Sumsel sampaikan Surat Terbuka untuk Presiden, Tuntut Tuntaskan Kekerasan Terhadap Petani

47 Organisasi Sumsel sampaikan Surat Terbuka untuk Presiden, Tuntut Tuntaskan Kekerasan Terhadap Petani

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA - Sebanyak 47 organisasi gerakan pemuda, mahasiswa, petani dan kaum miskin kota menyampaikan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo mengutuk kekerasan dan pembunuhan yang disinyalir dilakukan oknum yang mendukung perusahaan.

Akibat tindakan kekerasan tersebut dua petani Desa Pagar Batu, Lahat tewas ditempat dan dua lagi dalam kondisi kritis, yang terjadi Sabtu (21/3).

Ketua PRD Sumsel, Jaimarta mengatakan PT. Arta Prigel yang merupakan anak perusahaan PT. Bukit Barisan Indah Group, dari Sawit Indah Group menggusur secara paksa petani di desa Pagar Batu Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Penggusuran tersebut dibantu oleh security perusahaa, preman sewaan, dan oknum aparat. 

Dua orang petani yaitu Suryadi (40), dan Putra Bakti (35) tewas meregang nyawa ditempat. Sementara dua lainnya Sumarlin (38) dan Lion Agustin(35), mengalami luka akibat bacokan senjata tajam, dan sekarang masih dirawat di rumah sakit, katanya dalam siaran pers yang diterima, Selasa (24/3).

Dia menjelaskan, saat ini, lebih dari 50% kabupaten/kota di Sumatera Selatan terjadi konflik agraria, dan semuanya sampai hari ini belum terselesaikan. Dari catatan *Komite Reforma Agraria Sumsel* saat ini 

Di Sumatera Selatan terjadi konflik di beberapa kabupaten/kota seperti di Musi Banyuasin antara masyarakat Desa Sumber Jaya denga PT Hamita Utama Karsa. di Ogan Komering Ilir terjadi konflik antara masyarakat Air Sugihan Desa Tirta Mulya dengan PT Sam-L. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur antara Masyarakat desa Campang Tiga Ulu Kec Cempaka dengan PT Laju Perdana Indah. Di Kab Muara Enim, kec Lubay antara Masyarakat desa Pagar Dewa, Sumber Mulya, Karang Agung, Karang Mulya dengan PTPN Beringin. Masih di Muara Enim di Desa Tanjung Agung kec Tanjung agung konflik dengan PT BSP dan PT BA. di Kab Muratara antara masyarakat Suku Anak Dalam dengan PT LONSUM, Di kab Empat lawang dengan PT SMS. Bahkan di ibukota Propinsi Sumatera Selatan tepat nya di Kelurahan Alang Alang Lebar kec Alang Alang Lebar antara masyarakat dan mafia tanah. Dan kesemua konflik agraria tersebut belum menemukan titik terang. Bahkan berpotensi akan seperti kasus yang terjadi di pagar batu lahat, ujar dia.

Kejadian ini, menambah daftar panjang letusan konflik di indonesia yang disertai korban dari pihak petani. Melihat situasi konflik agraria di Sumsel sudah selayaknya rovinsi Sumsel ditetapkan sebagain *Provinsi Darurat Agraria*. Tahun 2019 saja, di Indonesia termasuk Sumsel terjadi 279 konflik agraria. 87 terjadi di wilayah perkebunan, akibat tindakan intimidasi pihak perkebunan terjadi tindak kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan perusahaan dan aparat sebanyak 258 orang, dan sebanyak 211 dianiaya, 24 orang tertembak, dan 14 orang tewas.

Sangat disayangkan, ditengah ancaman Covid-19 yang terus meluas, korporasi dibantu aparat kepolisian membuat kekacauan di lapangan. Seharusnya, perusahaan-perusahaan itu tidak melakukan langkah-langkah yang kontra-produktif di wilayah konflik agraria. Dalam situasi ancaman pandemi dan Virus dan krisis ekonomi seperti ini, perusaaan besar yang selama ini mendapat keistimewaan dari kebijakan pemerintah justru seharusnya turun tangan membantu negara menghadapi wabah ancaman krisis pangan dan ekonomi nasional, bukan malah melakukan tindakan yang memancing kemarahan petani dan masyarakat luas. Jika pemerintah tidak tegas menyikapi ini, maka kebijakan sosial distancing , guna penyebaran wabah tidaklah efektif. Karena aparat justru melegitimasi perusahaan membuat kekacauan di masyarakat. Kejadian di Lahat yang menewaskan dua orang petani ini, adalah bentuk pengkhianatan kepada negara. Dimasa negara prihatin atas Corona, dengan hawa nafsu bisnis Perusahaan menghalalkan nyawa rakyat. Pelaku kebiadaban ini harus dihukum berat.

Berdasarkan UUD 1945, pasal 33, Pancasila, dan UUPA 1960 atas situasi tersebut, maka masyarakat yang tergabung dalam koalisi rakyat SUMSEL DARURAT AGRARIA menyatakan bersama yang di tujukan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia

2. Kementrian ATR/BPN RI

3. Kementrian LHK RI

4. DPR RI Komisi II dan III

5. DPD RI

6. KOMNAS HAM RI

7. Gubernur Sumatera Selatan

8. Kapolda Sumsel

9. BPN Sumsel

10. Bupati/walikota se Sumsel

11. Kapolres se Sumsel

12. BPN kota/kab se Sumsel

*Dengan Tuntutan*:

1. Kembalikan Tanah Rakyat Pagar Batu, Lahat , dan semua tanah rakyat yang dirampas dalam konflik agraria di Sumatera Selatan.

2. Mengutuk keras dan mengusut tuntas pembunuh petani pagarbatu lahat, sumatera selatan. Karena merupakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh oknum aparat dan preman bayaran yang mengakibatkan tewasnya 2 petani Pagar Batu, Lahat, Sumsel.

3. Berantas mafia tanah.

4. Laksanakan reforma agraria.

5. HENTIKAN !!! keterlibatan aparat, polri dan TNI Dalam urusan konflik agraria dan STOP Kriminalisasi terhadap petani dan pejuang tani *Palembang, 23 Maret 2020* 1. KPW Partai Rakyat Demokratik SUMSEL (KPW PRD)

2. Gerakan Tani Sumsel (GTS)

3. Liga mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)

4. Serikat Tani Nasional (STN)

5. Komite Reforma Agraria Sumsel (KRASS)

6. Jaringan Advokasi Masyarakat Sumsel (JAMS)

7. Aksi Perempuan indonesia (API Kartini kota Palembang)

8. Aktivis Sumsel Bersatu (ASB)

9. Lintas Aktivis Antar Generasi Indonesia (LAAGI)

10. Forum Makasiswa Kesehatan Sumsel (FMKS)

11. Gerbang Tani

12. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)

13. Serikat Petani pejuang Sriwijaya (SPPS) 14. Serikat Petani Sriwijaya (SPS)

15. Serikat Petani Indonesia(SPI ) Sumsel 16. Perhimpunan Bahari(Barisan Aktivis Hijau Sriwijaya)

17. Gerakan buruh tani nelayan

18. Gerakan Mahasiswa Pembaharuan Agraria (GEMPAR)

19. Garda Sriwijaya Indonesia (GSI)

20. Lembaga Independent Pemerhati Aparatur Negara (LIPAN)

21. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPW PPMI Sumsel

22. Nasional Coruptian Watch (NCW)

23. Aktivis Lintas Generasi (ALG)

24. Aliansi Pemerhati Lingkungan Hidup dan Limbah B3 (AMPHIBI)

25. Forum Pers Independent Indonesia (FPPI)

26. Forum Suara Mahasiswa Sumsel (Forsuma)

27. Sarekat Hijau Indonesia (SHI)

28. Serikat Petani suku anak dalam (SP SAD) Muratara

29. Federasi Buruh Indonesia Sumsel (DPW FBI Sumsel)

30. Barisan rakyat untuk keadilan (Barak) Sumsel

31. Posbakum LAAGI

32. Persaudaraan Mitra Tani dan Nelayan Indonesia (PETANI)

33. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

34. DPD Gerakan Rakyat Cinta Indonesia Sumatera Selatan

35. Forum Relawan Demokrasi (Foreder) Sumsel

36. Laskar sumsel

37. Serikat rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Kota Palembang

38. MPC Pemuda Pancasila Kab Lahat

39. Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P45)

40. Garuda Merah Banyuasin

41. Perempuan Sarinah Srikandi Serasan Sekate (S4)

42. LSM Ratu Adil Sumatera Selatan

43. DPW Pemuda LIRA Sumsel

44. LSM Obor

45. PC Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Lahat (SAPMA)

46. LEKMAS Polhut

47. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.(rel)